Berita

Seputar APIP dan Ke-JFA-an

Pusbin JFA Menjaring Masukan Penyusunan Peraturan Jabatan Fungsional Auditor

Kegiatan FGD dibuka oleh Kepala Pusbin JFA BPKP, Edi Mulia. Dalam sambutannya Edi Mulia menyampaikan bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, salah satu tugas BPKP sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) adalah membuat peraturan teknis terkait ke-JFA-an. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, dimana Peraturan Pemerintah ini mengubah peraturan jabatan fungsional di Indonesia serta mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Kemenpan dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang menjadi payung aturan dari perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terkait jabatan fungsional, salah satunya Jabatan Fungsional Auditor.

Acara selanjutnya pemaparan materi mengenai Perubahan Permenpan Jabatan Fungsional Auditor sesuai Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 oleh Bapak Walben Damanik selaku Auditor Madya Pusbin JFA dan diskusi serta penjaringan masukan terkait penyempurnaan aturan JFA dari tamu undangan yang hadir. Beberapa masukan dan pertanyaan dari tamu undangan antara lain terkait usulan perhitungan angka kredit tetap berdasarkan jam, peran dan tupoksi Pengendali Mutu, proses pengangkatan dalam jabatan fungsional harus berdasarkan ketersediaan formasi, dan pembebasan sementara.

 



Kembali