Berita

Seputar APIP dan Ke-JFA-an

Upaya Mengawal Pencapaian Nawa Cita

Untuk lebih mendorong perwujudan APIP yang efektif dalam mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan mengawal pencapaian Nawa Cita Pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan BPKP, Binsar H. Simanjuntak yang mewakili Kepala BPKP, memberi arahan dan harapan kepada seluruh peserta Forum Komunikasi dan Workshop saat menutup kegiatan tersebut.

Ada empat harapan yang diutarakan Binsar kepada seluruh APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern yaitu:

Pertama, seluruh APIP dapat bersinergi dan berkoordinasi dalam melaksanakan pengawasan, agar pelaksanaan kegiatan pengawasan intern lebih efektif. Terkait hal tersebut, dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan kegiatan Forum APIP Nasional untuk mempertemukan kehendak stakeholders  Utama Pusat dan Daerah (mulai dari Presiden hingga Kepala Daerah)  serta menyamakan persepsi seluruh APIP Pusat dan Daerah.

Agar sinergi dan koordinasi dapat dilakukan dengan efektif, setiap APIP perlu memiliki kapabilitas yang memadai.  Untuk itu, upaya peningkatan kapabilitas seluruh APIP perlu dilakukan, dengan membangun kesadaran, pemahaman, komitmen nasional. Selain itu setiap APIP melakukan self assessment dan self improvement termasuk dalam mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, dengan bantuan penyediaan pedoman dan panduan teknis, dukungan teknologi informasi, pendidikan  pelatihan  sera pembinaan melalui Quality Assurance dan Pematauan Peningkatan Kapabilitas dari BPKP.

Kedua, APIP perlu memenuhi jumlah kebutuhan auditor baik dari segi kuantitas maupun kompentensinya dan memerankan Auditor sesuai dengan jabatannya serta membangun pola mutasi yang sehat dengan mempertimbangkan regenerasi dan kaderisasi. Untuk itu pembinaan auditor sangat memerlukan dukungan manajemen APIP dalam pengembangan kompetensi, kinerja dan karir auditor.

Ketiga, memelihara dan meningkatkan kompetensi seluruh SDM APIP melalui diklat fungsional maupun diklat teknis substansi serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.

Keempat, mendorong pimpinan daerah agar mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi APIP serta untuk peningkatan kompetensi SDM.

Kelima, APIP wajib menaati kode etik, menerapkan standar audit intern serta melaksanakan telaah sejawat. Bagi APIP di wilayah Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara, diharapkan agar segera membentuk AAIPI wilayah dengan mengacu ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPI untuk mendorong dan memantau penerapan perangkat profesi tersebut, kata Binsar.

 

Seluruh rangkaian kegiatan forum dan workshop yang telah diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 7 hingga 9 April 2015 mengusung beberapa materi antara lain Arah kebijakan pembinaan SDM Aparatur Sipil Negara dari BKN, Kementerian PAN dan RB; Pembinaan jabatan fungsional auditor termasuk diklat dan sertifikasi JFA oleh Pusbin JFA dan Pusdiklatwas BPKP; dan Penerapan perangkat AAIPI dari Dewan Pengurus Nasional AAIPI.

Dari data yang ada di Pusbin JFA, dari 34 AAIPI Wilayah yang diharapkan akan terbentuk, hingga saat ini sudah terbentuk 17 AAIPI Wilayah ditambah 3 AAIPI sedang dalam proses pengesahan yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu. Diharapkan dalam waktu dekat ini pada seluruh provinsi telah terbentuk AAIPI Wilayah. Memang perlu digarisbawahi, bahwa sangat diperlukan sinergi yang berkelanjutan dari seluruh APIP serta partisipasi aktif didalam organisai AAIPI untuk mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme pengawasan intern.

Kegiatan forum dan workshop untuk APIP di wilayah Indonesia Timur ini bukanlah yang terakhir, namun merupakan langkah awal dan sebagai momentum  dalam membangun sinergi dan koordinasi untuk meningkatkan efektifitas peran APIP, lanjut Binsar. “Semoga kegiatan ini mendapat ridho Alloh SWT dan dapat menjadi sumbangsih untuk mendorong peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju clean government, kata  Binsar sambil mengetuk palu tanda kegiatan Forum Komunikasi dan Workshop tersebut ditutup. (Diana)

 



Kembali