Berita

Seputar APIP dan Ke-JFA-an

Pimpinan APIP Harus Menerapkan Standar Audit, Kode Etik, dan Kendali Mutu

Mengapa APIP memerlukan standar, kode etik, dan telaah sejawat?, Tanya Meidyah Indreswari. Karena internal auditor itu merupakan suatu profesi. Sama halnya dengan profesi dokter, atau profesi lainnya, dasar profesi adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka hasil yang telah dicapai oleh internal auditor tidak ada gunanya, kata Meidyah menjelaskan .

Standar audit menjadi rambu-rambu bagi auditor, sehingga bila hasil pekerjaan para auditor diuji, dari sisi manapun, maka kualitasnya akan sama. Professional Judgement seorang auditor sangat mempengaruhi hasil dari pekerjaan yang dilakukan, untuk itu sangat diperlukan standar yang digunakan sebagai pedoman. Dengan pedoman yang sama ini diharapkan hasil pekerjaan auditor akan berkualitas baik dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akurat, lanjutnya.

Sedangkan kode etik diperlukan karena integritas (menjaga informasi agar tidak bocor ke pihak yang tidak berkepentingan), objektif (mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah sehingga hasilnya dapat dipercaya), independen, serta menjaga dan meningkatkan kompetensi.

Telaah Sejawat berguna agar standar audit dan kode etik telah diterapkan oleh Auditor, sehingga auditor dapat saling menjaga dan saling memantau dan berujung pada kualitas pekerjaan yang dilakukan. Semua inilah pondasi dari profesi seorang internal auditor, tegas Meidyah.

Sekretaris Utama BPKP menekankan kembali bahwa pimpinan APIP dan jajarannya harus menerapkan standar audit, kode etik, kendali mutu, menetapkan pedoman-pedoman audit intern, serta membangun kerangka kerja untuk pengelolaan kualitas audit intern (Quality Assurance Improvement Programme-QAIP), mengelola SDM dan sumber daya dengan efektif, membangun akuntabilitas kinerja atas sumber daya yang dikelolanya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern baik yang bersifat assurance maupun consulting.

Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari mengharapkan Forum Pembinaan Auditor APIP dan Workshop Penerapan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik, dan Pedoman Telaah Sejawat, yang akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 April 2015 ini dapat memberikan pemahaman atas pentingnya pembinaan dan penerapan ketentuan JFA dalam mendorong peningkatan Kapabilitas APIP, termasuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan JFA, serta mendorong peningkatan profesionalisme pengawasan intern melalui penerapan perangkat profesi AAIPI dalam penugasan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP.

Forum dan Workshop tersebut dihadiri oleh  para Inspektur Provinsi, Inspektur Kabupaten, Inspektur Kota seluruh APIP di Wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Kabag TU, Korwas P3A, Satgas Pembinaan JFA dari Perwakilan BPKP. 

Meidyah berharap kegiatan forum dan workshop ini dapat menjadi sumbangsih untuk mendorong peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju clean government.

Meidyah mengutarakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan diperlukan sumber daya manusia yang cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi. Untuk memenuhi kebutuhan jumlah auditor, khusus bagi APIP di Wilayah Indonesia Timur dan Daerah Otonomi/ Pemekaran Baru (DOB), BKN dengan Surat Nomor K-26-30/V.166-7/74 tanggal 11 Agustus 2014 memberikan perpanjangan Perlakuan Khusus Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian/ inpassing. Dari 67 APIP di Wilayah Indonesia Timur,  yang mempergunakan kesempatan dimaksud sebanyak  49 APIP atau 73,13%, dan telah diterbitkan persetujuan teknis pengangkatan dalam JFA bagi 674 orang PNS. Diharapkan seluruh PNS yang sudah diberikan persetujuan teknis segera diangkat ke dalam JFA oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. 

BPKP selaku Instansi Pembina Penyelenggaraan SPIP dan Pembina Jabatan Fungsional Auditor, melalui misi ketiganya berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, antara lain  melalui program peningkatan kapabilitas APIP, pembinaan SDM Auditor,  dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi pengawasan intern pemerintah

Kapabilitas APIP (dengan pendekatan IA-CM = Internal Audit Capability Model), dapat dikelompokkan menjadi 5 Level, yaitu: level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), level 3 (Integrated), level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Dimana setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola.  Hasil assessment dan peningkatan kapabilitas yang dilakukan oleh BPKP terhadap 474 APIP (periode Tahun 2010 s.d Desember 2014), menunjukkan bahwa sebanyak 404 APIP atau 85,23% masih berada di Level 1, sebanyak 69 APIP atau 14,56% berada di Level 2, dan hanya 1 APIP atau 0,21% yang berada di Level 3.  Sementara RPJMN 2015-2019 menghendaki APIP memiliki kapabilitas setidaknya pada Level 3 (Integrated) dimana APIP disamping melakukan compliance auditing juga performance audit/value for money audit yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja (ekonomis, efisien, dan efektif) serta memberikan layanan practice advisory untuk perbaikan governance, risk, control dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk mengakselerasi peningkatan kapabilitas APIP, diperlukan arah kebijakan yang terintegrasi dalam pembinaan Auditor dan peningkatan kapabilitas APIP didukung dengan penguatan profesi melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Untuk memperkuat peran APIP diperlukan pemenuhan infrastruktur pendukung antara lain :

1)      Pemberlakuan Undang-Undang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (RUU SPIP) yang akan menjadi landasan penguatan independensi dan obyektivitas APIP 

2)      Pengembangan organisasi profesi berupa pembentukan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di seluruh Provinsi untuk mendorong dan memantau penerapan, serta mengembangkan perangkat profesi:

a.    Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia,

b.    Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia,

c.    Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

 

Perangkat profesi tersebut sudah disusun dan diberlakukan oleh Dewan Pengurus Nasional AAIPI pada tanggal 24 April 2014 serta wajib dipedomani seluruh APIP dalam melakukan audit intern di lingkungan pemerintah Indonesia. 

Dari 34 AAIPI wilayah yang diharapkan segera terbentuk, sampai saat ini baru terbentuk 17 AAIPI Wilayah yang telah disahkan Dewan Pengurus Nasional AAIPI, yaitu:  di wilayah Provinsi Papua Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Gorontalo, Riau, Sulawei Tenggara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Daerah Istimewa Jogyakarta, Sulawesi Selatan, Aceh, Bangka Belitung, dan yang masih proses pengesahan AAIPI wilayah Provinsi Bengkulu, kata Meidyah sesaat sebelum mengetuk palu tanda Kegiatan Forum Pembinaan APIP dan Workshop Penerapan Perangkat AAIPI resmi dibuka. (Diana)



Kembali