Berita

Seputar APIP dan Ke-JFA-an

Auditor Harus Selalu Mengembangkan Kemampuan dan Pengetahuannya

Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli gelombang kedua ini  diselenggarakan dari tanggal 4 Februari 2015 hingga 26 Februari 2015. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli gelombang pertama telah dilaksanakan pada 9 Januari 2015 hingga 30 Januari 2015, di tempat yang sama, yang pada waktu itu dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Didik Krisdiyanto.

Sidik Wiyoto, Kepala Pusbin JFA BPKP, berkesempatan hadir pada acara pembukaan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli Gelombang dua (9/1/15). Sidik Wiyoto didampingi oleh Kasubbag Tata Usaha, Pusbin JFA, Fajar Hudoyo serta Korwas P3A, Anom Bajirat Suta dan Kepala Bagian Tata Usaha, Noer Cahyono Susapto yang mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Inspektur Pemprov. Bali, I Ketut Teneng dan para pejabat di lingkungan Inspektorat Pemprov. Bali, juga hadir.

Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli ini merupakan perwujudan dari visi Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali, yaitu “Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional untuk mewujudkan kepemerintahan Provinsi Bali yang baik (Good Governance)”. Inspektur Pemprov Bali,   I Ketut Teneng, menggandeng BPKP dan bekerjasama dengan Pusdiklat BPKP Provinsi Bali, untuk mewujudkan visi tersebut.

Dalam acara pembukaan Diklat tersebut, I Ketut Teneng mengingatkan kepada para peserta untuk selalu terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini dikarenakan tugas auditor sangatlah luas. Auditor tidak hanya memeriksa keuangan, tetapi aspek-aspek lain. Untuk itu setiap auditor dituntut harus selalu belajar dan belajar, baik melalui forum pembelajaran resmi, diklat dan bimtek maupun dari pengalaman. Walaupun pengalaman yang salah, namun pengalaman itu kemudian menjadi bahan perbaikan ke depan, kata I Ketut Teneng.

Terkait dengan pembinaan SDM nya, Inspektur Pemprov Bali,  I Ketut Teneng, pernah mengungkapkan dalam Sekapur Sirih di website Inspektorat Pemprov Bali bahwa Pengawasan sebagai salah satu unsur utama manajemen, secara umum telah dipahami oleh masyarakat birokrasi, Aparatnya dituntut untuk terus berupaya mengisi diri dalam meningkatkan kompetensinya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional serta dapat menghindari resiko dari tugas-tugas yang dilaksanakan.

Ke depan tantangan utama bagi jajaran APIP adalah bagaimana tugas dan peran di Bidang Pengawasan mampu memberikan nilai tambah pada Organisasi  Pemerintah, ungkapnya. Hal itu, hanya dapat diwujudkan melalui pemenuhan kompetensi dan peningkatan kinerja di Bidang Pengawasan. Hasil pengawasan harus mampu mengurai secara jelas dan rinci tentang aliran dana yang menyimpang dalam pengelolaan keuangan. Kegiatan pengawasan bukan hanya menggunakan kata-kata cerdas yang kreatif, bukan pula janji-janji peningkatan SDM yang profesional tetapi harus dibuktikan dengan kinerja, karena hanya kinerja yang dapat menjadi kenyataan dan memberikan makna terhadap peran dan kiprah institusi pengawasan, ungkap I Ketut Teneng dalam Sekapur Sirih Website Inspektorat Pemprov Bali.

Fungsi utama dari pengawasan internal adalah untuk mecegah terjadinya penyimpangan dalam mencapai tujuan organisasi, ungkap I Ketut Teneng. Secara etika, siapa yang diserahi mandat maka dia harus berakuntabilitas serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakannya. Begitu juga akuntabilitas pengawasan, perlu dibangun secara baik. I Ketut Teneng berharap bahwa dengan optimalisasi peran pengawasan internal, penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan Negara/Daerah dapat dicegah sedini mungkin.

Menjadi bagian dari Jajaran APIP adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan karena dipundak APIP masyarakat mengharapkan adanya pencegahan dan pengungkapan penyimpangan pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk itu kepada Jajaran APIP diharapkan : jadilah satria pengawasan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ungkap I Ketut Teneng.

Apapun hasil pengawasan yang ditemukan tidak akan berarti bagi pemerintah dan masyarakat, jika itu dilakukan oleh APIP yang tidak jujur. Sebaliknya seorang APIP yang jujur tetapi tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, maka juga tidak akan efektif dalam menemukan dan mencegah penyimpangan yang terjadi, sehingga hasil auditnya hanya bersifat formalitas belaka. Karena itu milikilah keduanya, pengetahuan dan keterampilan serta kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan demikian diungkapkannya dalam Sekapur Sirih di Website Inspektorat, terkait pembinaan SDMnya. (Diana, Sumber: Humas Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan Website Inspektorat Pemprov Bali) 

 

 



Kembali