Berita

Seputar APIP dan Ke-JFA-an

Upaya Penguatan Pengawas Intern

“Upaya penguatan pengawasan intern masih harus terus dilakukan”, kata Direktur Wilayah I, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dodi Setiadi. Banyak yang harus dikerjakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan banyak yang harus dibenahi, karena banyaknya tuntutan dari perubahan dan dinamika sosial, lanjutnya sesaat sebelum membuka Forum Pembinaan Auditor APIP dan Workshop Penerapan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik dan Telaah Sejawat, Senin, 8 Desember 2014 di Aula Gandhi, Gedung BPKP Pusat, jalan Pramuka nomor 33, Jakarta Timur.

Dodi Setiadi mengatakan bahwa hasil pemetaan kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP, sampai dengan tahun 2013 terhadap 396 APIP secara nasional, 362 unit kerja APIP (91,41%) baru pada level 1 (initial), 33 unit kerja APIP (8,33%) level 2 (infrastructure), dan baru 1 unit kerja APIP (0,25%) yang telah mencapai level 3 (integrated).

Arti dari level 1 adalah APIP belum mampu untuk memberikan assurance bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APIP belum mampu mencegah korupsi. APIP belum mampu memberikan assurance atas efisiensi dan efektivitas program/kegiatan Pemerintah.

Padahal dari Peta Korupsi, yang disampaikan Ketua KPK pada Acara Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian PAN dan RB, 17 April 2012, dan telah diolah) masih banyak celah-celah korupsi yang menggerogoti Negara.

Celah-celah korupsi yang terpeta tersebut berasal dari penerimaan pajak, penerimaan non pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, pungutan daerah, serta DAU/DAK/Dekonsentrasi.  Keadaan tersebut berhasil mengantar Indonesia pada peringkat 114 dari 177 negara, dan mendapat skor Indeks Persepsi Korupsi tahun 2013 sebesar 32.

Bad Government, Bad Accountability, layanan publik yang buruk Bottlenecking dan KKN merupakan salah satu indikasi APIP belum berperan dengan efektif.  

Dodi menekankan kembali bahwa penguatan APIP mutlak dilakukan, salah satunya dengan peningkatan kapabilitas untuk menuju APIP yang efektif. APIP Jangan hanya pada level 2 yaitu dimana APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta APIP telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Setidaknya APIP harus pada level 3 dimana APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas dan ekonomis-nya suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Pada level 3 inilah APIP sudah dapat dikatakan APIP yang Efektif sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.

Dodi mengatakan untuk mewujudkan APIP yang professional dan efektif, antara lain adanya pembinaan dari BPKP dalam bentuk kegiatan Forum Pembinaan APIP dan Workshop Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik, Telaah  Sejawat, seperti ini. Kemudian Dodi mengetuk podium, tanda dibukanya Kegiatan Forum dan Workshop, selama 2 hari hingga 9 Desember 2014. (Diana).



Kembali