Berita

Seputar APIP dan Ke-JFA-an

Workshop Pimpinan APIP se Sulawesi

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari, Ak, M.Acc memberi apresiasi kepada Pemerintah daerah se Provinsi Sulawesi, yang telah berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara, agar tercapai good governance.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi keynotes speaker pada acara Workshop Pimpinan APIP se Sulawesi di Makasar (23/9/13), yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.  

Iman, mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah opini WTP yang diperoleh Pemerintah daerah se Sulawesi. Pada tahun tahun 2010 jumlah Pemda yang baru berhasil memperoleh opini WTP sebanyak 5 Pemda saja. Namun, di tahun 2012 meningkat menjadi 20 Pemda yang memperoleh WTP. Iman, menguraikan hal tersebut saat menjadi keynotes speaker pada acara tersebut.

Pemerintah daerah se Sulawesi Selatan menempati peringkat I dalam perolehan WTP. Dilihat dari perkembangan sejak tahun 2010, dari hanya 2 pemerintah daerah, meningkat menjadi 3 Pemda di tahun 2011, dan di tahun 2012 sebanyak 7 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK.

Pemerintah daerah se Sulawesi Tengah menempati peringkat II. Pada tahun 2010, Pemda di Sulteng tidak mendapat WTP, namun tahun 2011, ada 3 pemda yang memperoleh oopini WTP, yang kemudian melonjak menjadi 9 pemda pada tahun 2012.

Pemerintah daerah se Sulawesi Utara menempati peringkat III. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 hanya 1 Pemda yang memperoleh opini WTP, dan di tahun 2012 sebanyak 2 Pemda.

Pemda yang memperoleh Opini WTP tersebut, telah menerapkan SPIP. Iman menambahkan bahwa penerapan SPIP tidak hanya mengejar opini WTP, namun juga terwujudnya good governance/ pengelolan keuangan negara yang baik. Esensi dari Good governace dapat ditanyakan pada diri sendiri, dimulai dengan niat yang baik, agar hasil yang diperoleh akan baik lagi.   

Iman menambahkan untuk mencapai Good Governance perlu juga menerapkan prinsip “TARIF”, yaitu kepanjangan dari transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness.      

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Agus Arifin Nu’mang, MS berterimakasih kepada BPKP yang selama ini telah memberi bimbingan kepada APIP dan SKPD se Sulawesi. Nu’mang menambahkan bahwa SPIP telah diterapkan di seluruh Pemda se Sulawesi Selatan. “Memang sangat berat mempertahankan WTP, untuk itu kami berharap BPKP tetap membina APIP dan membimbing SKPD kami. Sehingga kami harap semua SKPD kami, lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah”, ujar Arifin Nu’mang.

Workshop Pimpinan APIP se Sulawesi yang dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 24 September 2013 tersebut dihadiri oleh 210 orang dari 83 APIP se Sulawesi.

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Sidik Wiyoto mengatakan dalam laporan penyelenggaraan workshop, bahwa tema dari Workshop adalah Perwujudan Peran APIP yang efektif melalui Penerapan SPIP dan Peningkatan kapabilitas APIP.

Sidik Wiyoto juga mengungkapkan latarbelakang diselenggarakannya kegiatan ini antara lain tingginya kasus korupsi oleh pejabat publik di Indonesia, serta rendahnya kualitas/mismanajemen keuangan daerah, mengindikasikan bahwa APIP belum berperan dengan efektif. APIP belum profesional dalam memberikan  penjaminan/ assurance pencapaian tujuan organisasi sebagaimana  dimaksud pada pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008

Tujuan dari workshop ini adalah memberikan kesadaran dan pemahaman atas pentingnya peran APIP yang efektif. Selain itu, membangun komitmen Pimpinan APIP dan Pimpinan K/L/Pemda untuk mendorong terwujudnya peran APIP yang efektif secara bertahap.

Workshop Pimpinan APIP se Sulawesi yang dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 24 September 2013 ini, dihadiri oleh 210 orang dari 83 APIP se Sulawesi.



Kembali