Assalaamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pak/bu saya mau tanya perihal usul pengangkatan saya ke dalam JFA yang belum ada jawabannya sampai hari ini ( saat email ini kami kirim). Permohonan kami telah diterima oleh pihak pusbin tanggal 30 November 2015. Demikian pertanyaan kami. Trims atas perhatian bapak/ibu...wassalam..

Waalaikum Salam. Wr.Wb.

Pengusulan persetujuan teknis dari Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sedang kami proses

Assalamu'alaikum wr.wb.

Perkenalkan saya CPNS Gol III/a tmt 1 Maret 2015 SK Bupati Bengkulu Utara dengan jabatan Calon Auditor Pertama. mohon pencerahan pada admin, saya masih bingung kenapa saya ditempatkan di SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan?kenapa bukan di Inspektorat Daerah? saat ini saya sangat berminat untuk menjadi Auditor di lingkungan APIP, tetapi banyak persoalan yang masih membuat saya bingung, diantaranya?apakah saya bisa mengikuti Diklat Pembentukan Auditor atas usulan Kepala SKPD? apakah saya bisa menempuh Diklat melaui program STAR?jika saya diangkat ke dalam JFA, tentunya setelah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli, apakah saya termasuk kedalam PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Ahli (Permenpan 220 Th 2008)? dimana salah satu syaratnya adalah belum pernah di mutasi jabatan dan Satker? terimakasih sebelunya..

Waalaikum Salam. Wr Wb.

Permasalahan mengapa Saudara di tempatkan di SKPD selain Inspektorat merupakan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, hanya saja apabila seorang CPNS dengan formasi Auditor  seyogyanya ditempatkan di Inspektorat sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Untuk menjadi seorang Auditor, Saudara harus terlebih dahulu dimutasikan ke Inspektorat, kemudian diusulkan untuk mendapatkan Persetujuan Teknis dari Instansi Pembina (BPKP). Untuk kondisi  Saudara, metode pengangkatan yang memungkinkan adalah pengangkatan melalui perpindahan. Persyaratan pengangkatan perpindahan jabatan ke dalam JFA adalah :

Mengirimkan surat usulan oleh PPK/Pimpinan Unit kepada Kepala BPKP up. Pusbin JFA (Format sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-709/K/JF/2009) yang dilampiri dengan :

1.    Fotokopi Ijazah yang diakui secara kedinasan

2.    Fotokopi  SK CPNS

3.    Fotokopi  SK PNS

4.    Fotokopi  SK Pangkat terakhir

5.    Fotokopi  DP 3 atau SKP

6.    Fotokopi  Sertifikat Lulus  Prajabatan

7.    Fotokopi  Sertifikat Lulus Diklat Pembentukan Ahli

8.    Dokumen penugasan (DUPAK)

Untuk persyaratan pemenuhan kompetensi, Saudara dapat mengikuti diklat yang dibiayai dana STAR PRO  dengan usulan oleh Pimpinan Unit.  Pendaftaran diklat pembentukan auditor yang dibiayai dengan dana STAR PRO  dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi dimana Diklat tersebut  diselenggarakan. Sehingga untuk mengikuti diklat tersebut, bisa mendaftar melalui online namun harus tetap harus berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP. Untuk pendaftaran online, harus meminta kode login secara kolektif untuk masing masing unit kerja dengan mengajukan permohonan ke Pusbin JFA.

saya auditor pertama diberi tugas tambahan sebagai admin web di kantor dan saya memiliki SK (SK dibuat per tahun) sebagai legalisasi tugas tsb, yang ingin saya tanyakan: 1. apa tugas tersebut bisa saya nilaikan di unsur penunjang? 2. berapa nilainya? 3. saya melakukan update dan maintenance web tiap bulan dan SK tersebut dibuat sekali dalam setahun, sedangkan saya membuat PAK setiap 6 bulan sekali, apakah SK tersebut dinilaikan cukup pada semester pertama saja atau bisa dinilaikan dalam semester pertama dan semester kedua? terimakasih

Sebagai PNS, kita mempunyai 2 tugas yaitu melaksanakan tugas sebagai Auditor juga tugas sebagai PNS. Penugasan sebagai pengelola website, merupakan tugas kita sebagai PNS sehingga tidak dapat diperhitungkan angka kreditnya. Lebih tepatnya pengelolaan atas website ini  diberikan kepada Pejabat Fungsional Pranata Komputer atau Pejabat Fungsional Umum sehingga  Auditor lebih konsentrasi pada tugas tugas pengawasan dan mengawal akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah.

Saya auditor pertama pada Inspektorat Kota Prabumulih ingin menanyakan bagaimana prosedur atau tata cara pendaftaran untuk mengikuti diklat ketua tim yang mana menurut info sekarang ini daftarnya secara online ?

BPKP berupaya meningkatkan pelayanan salah satunya adalah dengan membuat aplikasi pendaftaran diklat secara online.  Pendaftaran diklat secara online tidak dapat dilakukan oleh calon peserta diklat secara pribadi melainkan harus dilakukan petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit APIP (Inspektur). Pendaftaran diklat secara online ini terlebih dahulu   dapat dilakukan dengan meminta kode akses aplikasi tersebut yang dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari Pimpinan APIP ke Pusbin JFA untuk diberikan user name registrasi online diklat JFA. Masing masing unit APIP dapat meminta kode akses maksimal 2 kode akses. Aplikasi pendaftaran diklat online, dapat diakses melalui website Pusbin JFA kemudian pilih aplikasi pendaftaran diklat online.

Salam Hormat. Saya lihat di web http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1113, kalender diklat Tahun 2016 sudah ada,, lantas apakan Nama-nama Peserta Diklat Sertifikasi JFA Tahun 2016 nya juga sudah ada ketetapannya??? Saya ingin cek apakah usulah dari Inspektorat Kabupaten Garut sudah terakomodir?? Terimakasih

Untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA   sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam kalender diklat tahun 2016, maka harus diusulkan lagi terlebih dahulu secara kolektif
oleh pimpinan unit kerja (Inspektur) kepada Pusbin JFA atau melalui Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang paling lambat kami terima pada bulan Juni tahun 2016. Data APIP yang sudah mengusulkan diklat JFA dapat dilihat di Website Pusbin JFA  melalui registrasi online. Sampai saat ini  usulan peserta diklat sertifikasi JFA untuk kalender diklat tahun 2016 dari Inspektorat Kabupaten Garut  belum kami terima.