Tanya Jawab

Forum Konsultasi

Ke-JFA-an

Untuk menghindari duplikasi pertanyaan, silahkan gunakan form pencarian dibawah ini.
Pencarian Konsultasi :


Jum'at, 09 Maret 2018 / 20:13:47
User Bondan wahyusari ( Bondan.wahyusari@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kota Surakarta/Solo | Surakarta | Provinsi Jawa Tengah
Kategori : - Penilaian dan penetapan angka kredit Topik : Penetapan angka kredit bagi JFA melalui inpassing

Saya pegawai inspektorat surakarta gol IIIa dengan TMT 1 feb 2015. Kemudian saya mengkuti ujian inpassing auditor ahli pada november 2017 dan dinyatakan telah lulus melalui sertifikat ujian inpassing. Hingga saat ini (maret 2018) belum keluar SK teknis pengangkatan inpassing dari BPKP sehingga saya belum bisa mengajukan pengangkatan ke dalam JFA ke BKPPD. Saya sudah memiliki ijazah S2 yang belum diakui secara kedinasan karena ijazah tsb saya peroleh sebelum menjadi PNS. Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah ada informasi kapan SK teknis pengangkatan melalui inpassing dikeluarkan oleh BPKP? 2. Apabila sebelum SK tsb terbit dan ijazah S2 saya sudah diakui secara kedinasan lebih dulu, apakah ijazah tsb masih dapat diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit setelah nantinya saya diangkat sebagai JFA ataukah akan hangus? Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



PusbinJFA :


Persetujuan teknis pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/ inpassing pada Inspektorat Kota Surakarta telah dikeluarkan oleh BPKP dengan surat nomor S-207/K/JF/2018 tanggal 9 Februari 2018 dan didalamnya termasuk untuk persetujuan a.n. Bondan Wahyusari Kusumo dengan angka kredit 130,000 yang terdiri dari pendidikan sekolah (S1) 100,000, pengawasan 27,900, dan pengembangan profesi 2,100.


Apabila Ijazah S2 yang diperoleh sebelum menjadi PNS diakui secara kedinasan, maka angka kreditnya dapat dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit setempat sebesar 50,000 menambah nilai angka kredit pendidikan sekolah setelah diangkat dalam JFA.

Kamis, 08 Maret 2018 / 13:24:07
User Aryadi Prakoso ( aday_milan@yahoo.com )
Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan | | Provinsi DKI Jakarta
Kategori : - Pendaftaran ujian sertifikasi JFA Topik : Mengikuti Diklat JFA

Nama saya Aryadi Prakoso, saya memiliki sertifikasi auditor terampil tahun 2011.Bulan Maret 2017 saya lulus pendidikan S1 (mempunyai surat izin belajar) dan bulan Oktober 2017 saya naik pangkat ke III/a melalui ujian dinas/reguler karena pertengahan tahun 2017 tidak ada jadwal untuk mengikuti Penyesuaian Ijazah. Sampai dengan saat ini (Pebruari 2018) saya belum pernah diangkat menjadi auditor pelaksana. yang saya mau tanyakan adalah: 1. Apakah saya bisa mengikuti diklat pembentukan auditor ahli? 2. Apakah syarat untuk mengikuti pembentukan auditor ahli selain memiliki ijazah juga harus melampirkan surat keterangan Penyesuaian ijazah (PI) dimana pada kasus saya adalah pada pertengahan tahun 2017 tidak ada jadwal PI sedangkan yang tersedia adalah melalui jalur Ujian Dinas. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih



PusbinJFA :


Persyaratan Peserta Diklat Auditor Ahli


1.       Memiliki ijazah serendah-rendahnya sarjana (S 1) atau D IV dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina


2.       Memiliki sertifikat lulus diklat sertifikasi JFA  pembentukan  auditor trampil


3.       Bagi yang menduduki jabatan auditor pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang IIc dan auditor trampil yang sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 90 angka kredit.


4.       Memiliki  pangkat serendah-rendahnya Penata golongan ruang IIIa (bagi non auditor).


5.       Diusulkan oleh kepala/pimpinan unit organisasi yang bersangkutan


Semua persyaratan tersebut di unggah di registrasi online diklat sertifikasi JFA yang ada di halaman website Pusbinjfa atau di halaman website Pusdiklatwas BPKP


 


Berdasarkan persyaratan diatas, jika ijazah bapak Aryadi Prakoso sudah diakui secara kedinasan, maka dapat mengikuti diklat auditor ahli dengan mendaftar di  registrasi online dengan alamat  http://pusdiklatwas.bpkp.go.id:8099/registrasi

Kamis, 08 Maret 2018 / 08:35:43
User Amiruddin, ST ( amirby68@gmail.com )
Pemerintah Kota Palopo | Palopo | Provinsi Sulawesi Selatan
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Pengangkatan JFA

Yth. Admin.., Saya Amiruddin, ST PNS (staf) diInspektorat Kota Palopo sejak September 2013. Pkt/ Gol. Sekarang : Penata Tk. I / III.d, dan telah mengikuti diklat auditor ahli pertama dan diklat auditor muda. Serta memiliki sertifikat tanda lulus keduanya. Mohon Petunjuk lebih lanjut, bagaimana proses untuk pengangkatan keJFA...???



PusbinJFA :


Saudara dapat diangkat ke dalam JFA melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Sebelumnya, Saudara harus diusulkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang di unit APIP Saudara, dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi auditor, untuk memperoleh persetujuan teknis pengangkatan ke dalam JFA dari Kepala BPKP.


Senin, 05 Maret 2018 / 08:54:53
User Andri Sumartono ( masandryx@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo | Provinsi Jawa Tengah
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Diklat Penjenjangan Auditor

Selamat Pagi Bapak/Ibu. Saya Andri Sumartono dari Inspektorat Kab. Sukoharjo. saya bulan Februari 2018 telah mengikuti diklat pembentukan auditor ahli pertama, rencana ujian bulan Juli 2018, dengan Pangkat/Golongan saya sudah IIIC, apakah bisa apabila telah lulus ujian sertifikasi auditor dapat langsung mengikuti penjenjangan auditor muda, sesuai dengan Golongan saya IIIC.



PusbinJFA :


Persyaratan Peserta Diklat Auditor Ahli


1.       Memiliki ijazah serendah-rendahnya sarjana (S 1) atau D IV dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina


2.       Memiliki sertifikat lulus diklat sertifikasi JFA  pembentukan  auditor ahli


3.       Memiliki  pangkat serendah-rendahnya Penata golongan ruang IIIa (bagi non auditor).


4.       Diusulkan oleh kepala/pimpinan unit organisasi yang bersangkutan


Semua persyaratan tersebut di unggah di registrasi online diklat sertifikasi JFA yang ada di halaman website Pusbinjfa atau di halaman website Pusdiklatwas BPKP


Kamis, 01 Maret 2018 / 17:06:30
User dudi z fikri ( dudifikri.inspek@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Belitung | tanjungpandan | Provinsi Bangka - Belitung
Kategori : - Kenaikan jabatan dan pangkat PFA Topik : kenaikan jabatan auditor muda berdasarkan perhitungan formasi auditor

selamat siang. Berdasarkan perhitungan formasi JFA di Inspektorat Kab. Belitung sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005, disebutkan dalam contoh perhitungannya bahwa utk 5 hari kerja/minggu rata2 HP dalam 1 penugasan 1 obrik adalah 15 HP. Kondisi di kami kadang 1 penugasan 3 obrik dengan 20 HP (tergantung obrik/kompleksitas/besar kecil nya obrik). Hal ini menyebabkan jika di rata2 1 penugasan hanya 6-7 HP utk 1 obrik jauh perbedaannya dengan rata2 sesuai pedoman yaitu 15 HP. Jika kita hitung formasi auditor dengan hanya 6-7 HP kita hanya masuk 2/3 gugus tugas (GT). Dengan keterbatasan Jumlah auditor kita 20,dengan beban kerja yang tinggi sehingga jumlah OPD/Satker/Satuan Pendidikan/Desa yang menjadi obrik banyak sehingga banyak obrik yang tidak tercover. Dengan kondisi kita masuk pada kelompok 3 GT, jumlah ideal auditor utk masing2 jenjang jabatan sesuai pedoman 1 org auditor utama (Inspektur), 3 auditor madya, 9 auditor muda dan 15 auditor pertama. Kondisi real saat ini di Inspektorat Belitung auditor madya 0, auditor muda yang baru diangkat 7 orang, auditor pertama/trampil 13 org. Dari 13 auditor pertama/trampil terdapat 5 orang yang sudah memiliki sertifikat muda dan akan diusulkan untuk diangkat menjadi auditor muda. Akan tetapi jika merujuk pada perhitungan formasi bahwa utk 3 GT jumlah auditor muda sebanyak 9 orang maka akan ada calon auditor muda yang tidak bisa diusulkan utk naik jabatan dan pangkat walaupun sudah memiliki sertfikat muda. Hal ini tentunya merugikan calon auditor muda yg tidak tercover tsb. Secara kebutuhan kami masih sangat kekurangan auditor madya (yang selama ini diperankan oleh Irban), muda dan pertama. Dari penjelasan diatas ada beberapa hal yg perlu kami tanyakan : 1. Dari 7 auditor muda yg ada sekarang berarti kurang 2 utk bisa memenuhi sesuai perhitungan yaitu 9 org. akan tetapi auditor madya belum terisi. Untuk memenuhi formasi auditor madya maka auditor muda diperankan sebagai auditor madya (dalnis) sebanyak 3 orang sehingga auditor muda (ketua tim) tinggal 4 orang. Dengan demikian untuk mengisi formasi auditor muda sebanyak 9 org perlu tambahan 5 orang sehingga dari 5 org calon auditor muda yang akan diusulkan naik jenjang ke auditor muda bisa diakomodir/diusulkan. Apakah bisa diterapkan hal demikian ? 2. Apakah ada standar atau bentuk baku susunan tim pemeriksa. Karena kami sekarang ini membuat susunan tim dalam penugasan terdiri dari penanggung jawab; penanggung jawab teknis/dalnis (yg diperankan irban); Ketua tim; dan anggota tim. Namun dibeberapa inspektorat ada yang membuat wakil penanggung jawab dalam susunan tim. 3. Jika diperbolehkan memasukkan wakil penanggung jawab, siapa saja yang diperankan pada posisi tersebut dan apa tugas wakil penanggung jawab dalam tim. Demikian dari saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih



PusbinJFA :


Dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005, disebutkan dalam contoh perhitungannya bahwa  untuk unit APIP yang bekerja 5 hari kerja/minggu  HP dalam 1 penugasan 1 obrik adalah 15 HP. Penentuan hari pengawasan obrik sebanyak 15 HP tersebut  didasarkan pada hasil uji petik  ke beberapa Inspektorat yang di rata-rata dan pertimbangan pelaksanaan teknis pengawasan yang sesuai dengan standar audit . Dalam Perhitungan kebutuhan formasi Auditor , juga  mempertimbangkan  besarnya anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki APIP dan lingkup pengawasan yang dilakukan.


1.   Jika dalam perhitungan formasi JFA kebutuhan  3 Gugus Tugas  yang terditi dari 1 orang Auditor Utama, 3 orang Auditor Madya ,  9 orang Auditor Muda   dan 15 Orang Auditor Pertama dan Auditor Terampil, maka pengisian jabatan untuk jabatan Auditor Muda tidak boleh lebih dari 9 orang  walaupun untuk formasi Auditor Madya  belum terpenuhi. Dalam  peraturan ke-JFA –an dikenal  adanya tugas limpah ke atas, sehingga untuk segera  dapat memenuhi Auditor Madya dilakukan dengan  memberikan tugas limpah kepada Auditor Muda  yang kompeten untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Madya Dengan tugas limpah tersebut, maka Auditor Muda memperoleh angka kredit  yang tinggi sehingga segera terpenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Madya. Begitu juga untuk yang Auditor Pertama diberikan tugas limpah ke atas melaksanakan penugasan dengan peran Ketua Tim. Setelah terisi kebutuhan untuk Auditor Madya  dengan mengangkat Auditor Muda menjadi Auditor Madya baru dilakukan pengisian untuk kebutuhan Auditor Mudanya.


2.   Untuk kegiatan pengawasan yang sifatnya penjaminan (Assurance) bentuk tim adalah Tim Mandiri yang terdiri dari pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim, karena  proses pengendalian mutu hasil pengawasan memerlukan reviu berjenjang  sedangkan tugas yang sifatnya konsultansi dapat dilakukan dengan penugasan perorangan sehingga tidak memerlukan peran Pengendali Teknis, Ketua Tim,  maupun Anggota Tim. Tugas yang bersifat penjaminan, contohnya audit, reviu, evaluasi. Tugas yang sifatnya Konsulting misalnya sosialisasi, konsultansi , dsb


3.   Jika telah menerapkan JFA secara penuh, peran pembantu penanggungjawab tidak ada dalam penugasan, namun karena di Inspektorat masih  terdapat jabatan Inspektur Pembantu maka  Inspektur Pembantu  tersebut dapat diperankan sebagai wakil penanggung jawab.


Demikian penjelasan kami, terimakasih


Salam Kapusbin JFA.



Sambutan Kepala Pusbin JFA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wa Barakatuh...
Kapus