Tanya Jawab

Forum Konsultasi

Ke-JFA-an

Untuk menghindari duplikasi pertanyaan, silahkan gunakan form pencarian dibawah ini.
Pencarian Konsultasi :


Kamis, 22 Pebruari 2018 / 20:52:11
User Drs Dewa Nym Alit Putra Senaya ( putrasenaya@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Dompu | dompu | Provinsi Nusa Tenggara Bara
Kategori : Ke-JFA-an Topik : DUPAK

yth : mohon informasi Sof copy DUPAK periode Juni s/d Des 2017 an. saya sudah kami kirim akhir bulan januari 2018 sudah sampai apa belum? trima kasih.



PusbinJFA :

Bapak Drs. Dewa Alit Putra Senaya, untuk masalah penyampaian DUPAK sebaiknya bapak bisa minta informasi langsung ke Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pusat..tks

Kamis, 22 Pebruari 2018 / 19:02:33
User Syahrial ( deairano@gmail.com )
Pemerintah Kota Banda Aceh | Banda Aceh | Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Kategori : - Pengangkatan ke dalam JFA Topik : Pengangkatan JFA jalur inpassing

Saya telah mengikuti uji kompetensi melalui inpassing yang dilaksanakan bulan Nopember 2017 dan telah mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi , yang ingin saya tanyakan apakah saya harus mengusulkan lagi ke pusbinjfa untuk mendapatkan surat persetujuan teknis pengangkatan ke jfa. Terima kasih.



PusbinJFA :

Sesuai dengan  format surat usulan yang ada dalam lampiran Perka BPKP Nomor  6 Tahun 2017 dan Surat Edaran Kapusbin JFA Nomor SE-687/JF/1/2017, yang diminta adalah Pengusulan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/Inpassing, bukan pengusulan untuk ujian inpassing. Bagi peserta inpassing yang telah lulus UKI dan memiliki sertifikat uji kompetensi, serta memenuhi persyaratan lain, akan diterbitkan persetujuan teknis pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing. Berdasarkan persetujuan teknis ini, maka Walikota Banda Aceh akan menerbitkan surat pengangkatan dalam JFA, dan selanjutnya melakukan pelantikan.

Rabu, 21 Pebruari 2018 / 12:39:14
User umair ( mujitkab@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banggai | luwuk | Provinsi Sulawesi Tengah
Kategori : Ke-JFA-an Topik : ujian sertifikasi

apakah bisa pada saat ujian sertifikasi auditor untuk kelas terampil bisa melihat modul



PusbinJFA :


Pada saat ujian sertifikasi auditor untuk kelas terampil tidak bisa melihat modul. Hal ini sesuai  Peraturan Kepala BPKP no 1274 Tahun 2010 pasal 37 dimenyatakan bahwa USA mencakup penilaian atas pengetahuan, keahlian/ketrampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan dengan metode ujian tertulis dimana peserta ujian diperkenankan atau tidak diperkenankan membuka catatan buku, modul atau dokumen lainnya (open book/close book).


Selasa, 20 Pebruari 2018 / 12:57:00
User Sri Rohmanto ( sri.rohmanto@bpkp.go.id )
Perwakilan BPKP Prov. Sulsel | Mamuju | Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Kategori : - Penilaian dan penetapan angka kredit Topik : Ekspose kasus TPK oleh Penyidik

Untuk penugasan audit di bidang investigasi (AI dan Audit PKKN) atas permintaan dari Penyidik (Kepolisian maupun Kejaksaan), sebelumnya penyidik diminta untuk melakukan ekspose atas kasus dugaan TPK yang sedang ditanganinya, dalam ekspose tersebut dibuatkan Risalah Hasil Ekspose dan Daftar Hadir Peserta Ekspose. Dalam ekspose tersebut ada Pemimpin Ekspose, Penyaji, Notulis dan Peserta. Pertanyaannya: Apakah atas pelaksanaan ekspose oleh penyidik tersebut dapat dimintakan penilaian angka kreditnya? Pengalaman kami di Perwakilan Jawa Timur atas pelaksanaan ekspose oleh penyidik dapat diberikan angka kredit dengan syarat ada penyerahan Notulen/Risalah ekspose serta Daftar Hadir Peserta ke Petugas Sub Bag Kepegawaian untuk di Rekap ke dalam CKP, akan tetapi di Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat oleh Ketua Tim Penilai Angka Kredit (dalam hal ini dijabat oleh Korwasbid P3A) atas pelaksanaan ekspose tidak diberikan nilai angka kreditnya, juga demikian atas pelaksanaan PPM yang diadakan di Ruang Rapat Bidang (Bukan di Ruang Kelas Diklat). Atas permasalahan tersebut kami mohon penjelasannya serta dasar atau ketentuan yang mengaturnya. Terima Kasih atas perhatian dan jawaban yang diberikan oleh Tim Pembina.



PusbinJFA :


Sdr. Sri Rohmanto..dapat dilihat pada  Surat Kapusbin JFA nomor S-2010/JF/2/2015 tangal 28 September 2015  tentang Kesepadanan Atas kegiatan Yang Belum Terakomodasi Dalam Tabel Pemberian Angka Kredit sesuai Permenpan Nomor; PER/220/M.PAN/7/2008,  menjadi moderator dalam kegiatan ekspose hasil audit investigasi dengan penyidik kejaksan/Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara /Risalah Ekspose dapat diberikan angka kredit setara dengan PKS/PPM di Unsur Pengembangan Profesi dengan Satuan Angka Kredit 0,25 untuk semua jenjang dan mengurangi Hari Pengawasan jika pelaksanaannya bersamaan waktu dengan pengawasan lainnya.


Terimakasih


Selasa, 20 Pebruari 2018 / 12:26:22
User Hariyana ( windahari19@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kota Balikpapan | balikpapan | Provinsi Kalimantan Timur
Kategori : Ke-JFA-an Topik : nilai unsur pendidikan

Seorang teman jabatan Auditor terampil pangkat III/a jabatan auditor pelaksana lanjutan baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dengan biaya sendiri dan dengan tidak memiliki surat ijin belajar dari bagian kepegawaian. 1. Apakah ijasah sarjana (S1) tersebut dapat di ajukan untuk dinilai angka kreditnya pada saat pengajuan DUPAK oleh ybs, karena pada Permenpan No. PER/220/M.PAN/7/2008 Unsur Pendidikan Auditor Terampil ( untuk Sarjana) yang menjadi satuan hasil adalah Ijasah (AK.100). dan bagaimana cara menilainya? 2. Adakah syarat Ijasah yang dapat dinilai pada unsur pendidikan?



PusbinJFA :


Yth.. Hariyana di Balikpapan..


Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 pada lampiran I Romawi I huruf A menyatakan bahwa:


Angka Kredit Pendidikan Sekolah diperoleh dari kegiatan mengikutipendidikan formal dan memperoleh gelar ijazah.


1.Gelar/ijazah dapat diberikan angka kredit, apabila:


a. digunakan untuk pengangkatan pertama menjadi Auditor;


b.diperoleh setelah menjadi Auditor dan belum digunakan atau belum tercantum dalam keputusan kepangkatan/jabatan. Gelar/ijazah yangdiperoleh setelah menjadi Auditor harus ada ijin belajar dari pejabatyang berwenang.


2.Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat ijin belajar dari pejabat yang berwenang dan fotokopi ijazah/akte yang telah diakui secara kedinasan dan ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian minimal eselon IV.


Jadi kuncinya untuk peningkatan pendidikan dapat memperoleh angka kredit, apabila sudah diakui secara kedinasan. Untuk diakui secara kedinasan salah satu syaratnya adalah memperoleh surat izin belajar.


Sambutan Kepala Pusbin JFA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wa Barakatuh...
Kapus