Tanya Jawab

Forum Konsultasi

Ke-JFA-an

Untuk menghindari duplikasi pertanyaan, silahkan gunakan form pencarian dibawah ini.
Pencarian Konsultasi :


Rabu, 06 Januari 2016 / 13:19:29
User Anggit Setyowiharto ( tenjul85@gmail.com )
Pemerintah Kabupaten Belitung | Tanjungpandan | Provinsi Bangka - Belitung
Kategori : - Penilaian dan penetapan angka kredit Topik : Penilaian AK

Dalam menyusun DUPAK semester II tahun 2015 ini kami PFA di lingkungan Inspektorat Kab. Belitung mengalami beberapa kendala sebagai berikut : 1. Mengikuti Diklat audit hasil pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan oleh konsultan pihak ketiga, dalam menyusun DUPAK oleh tim PAK disarankan dimasukan dalam Pengembangan Profesi (mengikuti diklat fungsional penjenjangan dan teknis subtantif pengawasan), apakah tidak lebih tepat termasuk dalam Penunjang Pengawasan (keikutsertaan diklat teknis subtantif penunjang pengawasan)? 2. Mengikuti Diklat audit kinerja bagi inspektorat daerah yang diselenggarakan oleh konsultan pihak ketiga, dalam menyusun DUPAK oleh tim PAK disarankan dimasukan dalam Pengembangan Profesi (mengikuti diklat fungsional penjenjangan dan teknis subtantif pengawasan), apakah tidak lebih tepat termasuk dalam Penunjang Pengawasan (keikutsertaan diklat teknis subtantif penunjang pengawasan)? 3. Mengikuti Sosialisasi/Bultek Sistem Akuntansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan oleh tim PAK disarankan dimasukan dalam Pengembangan Profesi (PKS), apakah tidak lebih tepat termasuk dalam Penunjang Pengawasan (peran serta dalam seminar/lokakarya)? Sekian, terimakasih..



PusbinJFA :



1. Mengikuti Diklat Audit Pekerjaan Konstruksi memang harus dinilai sebagai pengembangan profesi. Diklat yang  dinilai sebagai penunjang  adalah diklat diklat yang menunjang pengawasan tdk terkait langsung dengan tugas fungsi pengawasan; contohnya adalah diklat Training  of Trainer (TOT), Diklat pengadaan barang dan jasa, dsb.


2.       Begitu juga diklat audit kinerja  walaupun diselenggarakan oleh  pihak ketiga juga dinilai sebagai kegiatan pengembangan profesi, karena  audit kinerja itu merupakan salah satu tugas dari Auditor.


3.   Kegiatan  mengikuti sosialisasi atau bimtek SAP dalam penilaian angka kredit disepadankan dengan kegiatan pengembangan profesi mengikuti pelatihan di kantor sendiri.


 

Rabu, 06 Januari 2016 / 13:13:00
User Hadi Ali ( ali.hadi254@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lembata | Lewoleba | Provinsi Nusa Tenggara Timu
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Diklat penjenjangan

Pada Bulan November tahun 2015 saya mengajukan usulan untuk diangkat dalam jabatan fungsional. pada waktu itu jabatan saya adalah Pengawas Pemerintahan Muda pangkat golongan ruang Penata/IIc. Sampai saat ini saya belum mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Apakah pada tahun 2016 ini saya dapat mengikuti diklat penjenjangan auditor muda/ketua tim? . Jika dapat bagaimana cara mendaftarkan diri?



PusbinJFA :


Pengangkatan dalam jabatan  fungsional didasarkan pada kebutuhan dan formasi pada   organisasi setelah mendapat persetujuan Instansi Pembina. Sertifikasi JFA ditujukan untuk pembinaan terhadap pemenuhan kompetensi para auditor atau calon auditor, sehingga  apabila Saudara telah  diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional P2UPD, sebaiknya Saudara mengurus usulan tersebut kepada Instansi Pembina Jabatan tersebut. Diklat sertifikasi JFA dapat Saudara ikuti setelah mendapatkan kejelasan bahwa Saudara akan diangkat dalam JFA. Untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA, Saudara dapat diusulkan oleh Pimpinan unit kerja (Inspektur) kepada Pusbin JFA melalui pendaftaran online atau melalui surat yang ditujukan kepada Pusbin JFA.

Selasa, 05 Januari 2016 / 13:01:21
User DARSI, S.Sos ( inspektoratkabngawi@yahoo.co.id )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ngawi | Kabupaten | Provinsi Jawa Timur
Kategori : - Diklat sertifikasi JFA untuk Itjen Dep/LPND dan Bawas Topik : Pengumuman Hasil USA Bulan November 2015

Kapan hasil USA bulan November 2015 keluar?



PusbinJFA :


Ujian sertifikasi JFA yang diselenggarakan pada bulan November 2015  sesuai SOP direncanakan diumumkan 2 bulan sejak pelaksanaan ujian, sekitar minggu terakhir Januari 2016.

Selasa, 05 Januari 2016 / 12:52:18
User Hadi Ali ( ali.hadi17@yahoo.co.id )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lembata | Lewoleba | Provinsi Nusa Tenggara Timu
Kategori : - Pengangkatan ke dalam JFA Topik : Prosedur penanganan usul pengangkatan ke dalam JFA

Pada bulan November 2015, saya mengajukan usulan untuk diangkat ke dalam JFA. sampai saat ini saya belum mendapatkan persetujuan tersebut. Mohon informasi seberapa lama saya musti menunggu persetujuan tersebut? dan apakah saya bisa mengikuti diklat penjenjangan selanjutnya (Diklat ketua Tim) meskipun belum mendapat persetujuan? Terima kasih.



PusbinJFA :



Usulan pengangkatan dari Inspektorat Kab. Lembata telah kami terima pada tanggal 14 Desember 2015. Usulan tersebut, telah kami masukkan dalam antrian untuk diproses dan akan segera diproses untuk penerbitan persetujuan teknis.


Harap  bersabar menunggu

Senin, 04 Januari 2016 / 12:55:40
User adi s ( adi.suparman10@gmail.com )
Lain-lain | tarempa | Provinsi Riau Kepulauan
Kategori : - Organisasi, mutasi dan tata usaha Topik : penentuan jumlah ideal tenaga pemeriksa apip / Auditor

aslm...mohon bantuannya dan arahan dari Bapak/Ibu sebelumnya kami mau menanyakan beberapa hal terkait penentuan jumlah ideal tenaga auditor pada inspektorat dikabupaten sebagai berikut: 1. Bagaimanakah cara menentukan/menetapkan jumlah yang ideal tenaga pemeriksa APIP/Auditor pada inspektorat suatu daerah (kabupaten)? 2. Jika dibanding dengan jumlah pegawai secara keseluruhan (kabupaten), Berbanding berapakah jumlah yang ideal untuk menentukan Auditor pada Inspektorat/Bawas Kabupaten? 3. Adakah dasar yang digunakan untuk menetapkan/menentukan jumlah Auditor pada suatu daerah/kabupaten? Atas jawabannya diucapkan terima kasih.... wasslm....



PusbinJFA :



Waalaikum salam…


1.   Untuk menghitung formasi PNS dapat dipelajari dalam PP 97 tahun 2000. Cara menentukan formasi  sesuai dengan PP 97 tahun 2000 didasarkan pada analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.


Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan :


a.    jenis pekerjaan;


b.    sifat pekerjaan;


c.    analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu;


d.   prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan


e.    peralatan yang tersedia.


 


2.        Penentuan jumlah auditor inspektorat didasarkan pada jumlah beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat bukan perbandingan antara auditor   dengan jumlah pegawai Inspektorat secara keseluruhan. Penentuan beban kerja bagi auditor ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah auditan dikalikan dengan jenis kegiatan dan rata-rata hari penugasan pengawasan serta hari untuk kegiatan pengawasan lainnya termasuk pengembangan profesi.


3.   Untuk mempermudah dalam penghitungan kebutuhan jumlah auditor,  BPKP telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: Kep-971/SU /2005  tanggal 28 Oktober 2005.



Sambutan Kepala Pusbin JFA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wa Barakatuh...
Kapus
 

Konsultasi

Layanan untuk APIP yang ingin berkonsultasi seputar Jabatan Fungsional Auditor
Konsultasi
 
 

Galeri

Galeri foto kegiatan-kegiatan Pusbin JFA
Galeri Foto
 

Profil

Data Auditor BPKP, APIP Pusat, dan APIP Daerah Per Agustus 2015
Profil Auditor APIP 2015
 

Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Pusbin JFA Tahun 2014
LAKIP 2014