Tanya Jawab

Forum Konsultasi

Ke-JFA-an

Untuk menghindari duplikasi pertanyaan, silahkan gunakan form pencarian dibawah ini.
Pencarian Konsultasi :


Rabu, 01 Agustus 2007 / 18:16:11
User nuning ( shiro_nekous@yahoo.com )
Badan Pengawas Daerah Kota Batu | Batu | Provinsi Jawa Timur
Kategori : - Lain-Lain Topik : dasar hukum
Apa yang menjadi dasar hukum BPKP dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan sertifikasi JFA bagi Itjen/LPND dan Bawas?

PusbinJFA :
Dasar hukum Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor adalah:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
1) Penjelasan Pasal 12 sebagai berikut :
Kebijakan umum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan teknis fungsional dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan pendidikan dan latihan lainnya dapat dilaksanakan oleh masing-masing instansi dengan koordinasi instansi pembina jabatan fungsional.
2) Pasal 3 Huruf a , disimpulkan sebagai berikut :
“Legalisasi keahlian dan kewenangan penanganan dari kedua jabatan fungsional (Add. : keahlian dan ketrampilan) tersebut ditetapkan dalam bentuk sertifikat”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 :
Ayat (1) : Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
Ayat (2) : Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

3. Keputusan Menteri PAN Nomor : 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
1) Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa Instansi Pembina JFA di lingkungan BPKP dan instansi pemerintah lainnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2) Pasal 24 Ayat (1)c dan Ayat (2)b, sebagai berikut :
“PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Trampil/Auditor Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk jabatan fungsional auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus.”
3) Pasal 25, sebagai berikut :
“Auditor Trampil dapat dipindahkan menjadi Auditor Ahli, apabila Auditor Trampil yang bersangkutan mempunyai pendidikan S1, D IV yang sesuai kualifikasinya atau yang sederajat dan memperoleh sertifikat keahlian yang pengaturannya ditentukan oleh Instansi Pembina.”

4. Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK dan Kepala BPKP Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor : 49/SK/S/1996 dan Nomor : KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
1) Pasal 8 huruf c, disebutkan :
“bahwa salah satu persyaratan kenaikan jabatan setiap kali dapat dipertimbangkan apabila memiliki/mendapat sertifikat peran Auditor sebagai Ketua Tim/Pengendali Teknis/Pengendali Mutu.
2) Pasal 9 Ayat (1) a, sebagai berikut :
Sertifikat peran Auditor sebagai tersebut dalam Pasal 8 huruf c, penerbitannya dilaksanakan sebagai berikut : Untuk Lingkungan BPKP dan Instansi pemerintah lainnya diatur lebih lanjut oleh BPKP.

5. Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-06.04.00-373/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor bagi APFP, menyatakan bahwa :
“PNS yang akan atau telah menduduki JFA pada APFP berdasarkan psl 24, 25, dan 26 Kep. Men PAN Nomor : 19 Th 1996 dan pasal 7,8, dan 9 Kep. Bersama Kepala BAKN, SekJen BPK, dan Kepala BPKP Nomor : 10 Th 1996, Nomor : 49/SK/S/ 1996, dan Nomor : Kep-386/K/1996, diharuskan mengikuti Diklat kedinasan guna memperoleh sertifikasi yang dipersyaratkan.”
Rabu, 01 Agustus 2007 / 17:46:18
User Fredy Joko ( fredjoko@yahoo )
Lain-lain | MAC-BPKP Jakarta Timur | Provinsi DKI Jakarta
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Format PAK baru.
Saat ini saya sedang mengajukan angka kredit, ada pertanyaan dengan perubahan format PAK yang baru:
1. Kolom 6 jumlah AK yang diperolrh untuk KJ/KP, angkanya diperoleh dari mana? Apakah kolom 6 tersebut diperoleh dari selisih antara angka PAK terakhir saat naik pangkat dengan angka PAK semester 2 tahun 2006 ditambah perolehan angka kredit semester 1 2007?

2. Apakah untuk naik pangkat dan jabatan, AK harus diperoleh dari nol lagi? artinya seperti perolehan AK pengembangan profesi pada PAK yang dulu sebelum perubahan or AK yang telah dipergunakan untuk naik pangkat/jabatan tidak bisa diakumulasi/dipakai lagi?

Masukan:
Jika penilaian seluruh unsur AK untuk naik pangkat/jabatan seperti perhitungan pengembangan profesi seperti PAK versi lama, para JFA cenderung akan mencari AK yang belum memenuhi target (komposisi yang dipersyaratkan) sedangkan unsur AK yang sudah memenuhi target akan diabaikan, karena rugi tidak bisa ditabung. Karena jika sudah naik pangkat, AK yang diperhitungkan akan nol lagi atau dimulai dari nol.


PusbinJFA :
1. Angka kredit untuk kolom KJ/KP (kolom 6) pada format PAK yang baru diperoleh dengan mengurangkan antara angka kredit kumulatif pada PAK terakhir dengan angka kredit PAK terakhir pada saat naik pangkat

2. Untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan angka kredit dihitung dari selisih angka kredit kumulatif pada PAK terakhir dengan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan (dapat ditabung) kecuali untuk angka kredit pengembangan profesi bersifat perolehan tambahan (delta) dari angka kredit terakhir kenaikan pangkat/jabatan
Rabu, 01 Agustus 2007 / 12:37:43
User Anis ( ann1sha@yahoo.com )
Perwakilan BPKP Prov. Jatim | Surabaya | Provinsi Jawa Timur
Kategori : - Penyusunan dan pengujian karya tulis ilmiah Topik : Artikel Ilmiah
Dengan adanya perubahan transfer informasi ke era digital, bagaimana apabila PFA menyusun artikel ilmiah yang dipublikasi melalui internet (website) atau intranet ?
Terimakasih.

PusbinJFA :
Artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui internet dapat diberikan angka kredit sepanjang artikel ilmiah tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala/Pimpinan Unit Kerja tempat PFA bertugas.

Dasar dari pengesahan tersebut adalah rekomendasi dari Penguji. Rekomendasi tersebut diberikan melalui mekanisme pengujian yang sistematis yang didasarkan pada jenis artikel ilmiah yang disusun oleh PFA. Mekanisme pengujian tersebut berpedoman pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-911/K/JF/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah yang dapat Anda download dari website BPKP laman Pusbin JFA.
Rabu, 01 Agustus 2007 / 11:38:30
User Dandy Yudha Feryawan ( dandy_yudha@yahoo.com )
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Jakarta Pusat | Provinsi DKI Jakarta
Kategori : - Penilaian dan penetapan angka kredit Topik : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit
Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi APIP yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit, yaitu :

1. Bagaimana jika komposisi keanggotaan tim penilai angka kredit, jumlah auditor lebih sedikit dari yang non-auditor? Adakah jumlah anggota minimal tim penilai angka kredit?

2. Berkaitan dengan poin-poin dari unsur pengawasan, apakah calon PFA terampil pemula dapat diberi angka kredit dari unsur-unsur pengawasan yang berada di area auditor ahli? (misalnya dalam hal menyusun laporan atau tugas-tugas auditor ahli lainnya yang dilaksanakan oleh auditor terampil)

Terimakasih atas pembinaannya, mohon bantuan sebesar-besarnya.

PusbinJFA :
1. Jumlah minimal Tim Penilai Angka Kredit adalah 7 orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 4 (empat) orang Anggota. dalam hal unit organisasi jumlah auditor kurang dari 50 orang, maka penetapan anggota Tim Penilainya akan dilakukan tersendiri oleh Kepala BPKP atau Pejabat lain yang ditunjuk. Lihat Keputusan Kepala BPKP Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tentang Juknis Ketentuan dan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya, angka VII huruf D: Tim Penilai.

2. Dalam kondisi tertentu seorang Auditor Pelaksana bisa memperoleh tugas limpah ke atas yaitu melaksanakan tugas Auditor Ahli berdasarkan penugasan tertulis dari Pimpinan Unit Organisasi. Angka kredit diberikan sebesar satuan angka kredit maksimal di jenjang terampil yang diduduki, Lihat Keputusan Kepala BPKP tersebut di atas pada huruf B: Tugas Limpah.

Rabu, 01 Agustus 2007 / 08:16:08
User arlen ( - )
Badan Pengawas Daerah Kota Manado | manado | Provinsi Sulawesi Utara
Kategori : - Lain-Lain Topik : kompetensi auditor
Item apakah yang diperlukan dalam mengukur kompetensi auditor?

PusbinJFA :
Pertanyaan Anda senada dengan pertanyaan Sdr. M. Reward pada tanggal 21 Juni 2007 dan 26 Juni 2007. Silahkan melihat jawaban atas kedua pertanyaan tersebut.

Forum Diskusi APIP

Sarana berbagi pengetahuan, aspirasi dan informasi antar auditor di lingkungan APIP
Forum
 

Pengumuman Ujian

Layanan pengumuman online ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
Ujian Online
 
 

Produk

Produk-produk peraturan Pusbin JFA
Forum
 

Galeri

Galeri foto kegiatan-kegiatan Pusbin JFA
Ujian Online
 

Profil

Data Auditor BPKP, APIP Pusat, dan APIP Daerah Per 30 Juni 2014
Profil Auditor