Tanya Jawab

Forum Konsultasi

Ke-JFA-an

Untuk menghindari duplikasi pertanyaan, silahkan gunakan form pencarian dibawah ini.
Pencarian Konsultasi :


Selasa, 22 Juli 2008 / 05:09:54
User joko ( joko_bwsmgl@yahoo.co.id )
Badan Pengawas Daerah Kota Magelang | magelang | Provinsi Jawa Tengah
Kategori : - Lain-Lain Topik : PermenPAN 2008
Sehubungan dengan terbitnya PermenPAN No.PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JFA & angka kreditnya, kami mohon penjelasan hal-hal sbb:
1. Di Bawas Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas auditor diterbitkan SPT Pemeriksaan untuk melaksanakan pemeriksaan reguler berdasarkan pada PKPT.Pemeriksaan reguler tersebut biasanya berupa pemeriksaan kepegawaiaan, kekayaan & keuangan pada obrik yang hasilnya berupa LHP. Yang saya tanyakan masuk dalam rincian kegiatan dan angka kredit mana (sesuai Lampiran PermenPAN tsb) pemeriksaan reguler tsb?

2.Pada pasal 30 ayat (2) bahwa auditor trampil beralih ke auditor ahli angka kreditnya diberikan sebesar 65%. Mohon penjelasan ttg hal ini,karena ada auditor di tempat kami yg beralih ke ahli.

3. Apakah dapat seorang PNS (lulusan D3) sebagai staf di tempat kami diangkat menjadi PFA namun belum mengikuti Diklat Sertifikasi JFA?
Terima kasih atas penjelasannya.

PusbinJFA :
1. Dalam PerMENPAN Nomor 220 Tahun 2008:
a. Pemeriksaan Reguler yang meliputi Pemeriksaan Kepegawaian, Kekayaan dan Keuangan dapat dikatakan sebagai Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Asset yang dikelompokkan ke dalam Audit Kinerja
b. Petunjuk lebih lanjut mengenai pengelompokan dan rincian kegiatan, glossary, batasan masing-masing jenis kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam suatu juknis/juklak dengan Keputusan Kepala BPKP selaku instansi pembina JFA

2. Contoh penerapan Pasal 30 ayat (2) PerMENPAN Nomor 220 Tahun 2008:
Auditor Trampil Pelaksana memiliki Angka Kredit Kumulatif sebanyak 200, dengan susunan AK sebagai berikut:
- Pendidikan Ijazah DI/SLTA 25
- Diklat + Pengawasan + Pengembangan Profesi 172
- Penunjang 2
- Jumlah Total AK 199

Angka Kredit Auditor tersebut setelah pindah jalur menjadi Auditor Ahli sebagai berikut:
- Diklat + Pengawasan + Pengembangan Profesi 172 x 65% = 111,80
- Pendidikan S1 100
- Jumlah AK setelah PJ 211,80

3. Seorang PNS Staf (D3) dapat diangkat menjadi Auditor melalui pengangkatan perpindahan apabila sudah lulus sertifikasi. Namun demikian BPKP akan meminta ijin kepada BKN bagi staf pemeriksa yang akan pindah menjadi auditor dapat diangkat melalui perlakuan khusus bersamaan dengan fasilitasi program inpassing atas mantan pejabat struktural yang terkena dampak PP 41 Tahun 2007.
Selasa, 22 Juli 2008 / 04:52:23
User deddy ( fispra2000@yahoo.com )
Badan Pengawas Daerah Kota Magelang | Magelang | Provinsi Jawa Tengah
Kategori : Ke-JFA-an Topik : JFA
Berdasarkan PERMENPAN No. PER/220/M.PAN/7/2008 pada pasal 11, kenapa auditor yang melaksanakan tugas diatas jenjang jabatannya, angka kreditnya justru hanya dinilai sebesar 80 % ? misalnya auditor ahli muda dengan sertifikasi lulus KT namun bertugas sebagai PT.
Begitu pula sebaliknya auditor tsb menjadi AT, justru mendapat nilai sebesar 100%.

Apabila melaksanakan audit operasional reguler sesuai PKPT, masuk penilaiannya dalam kategori apa dan berapa nilainya, sesuai Permenpan yang baru tsb? ( dalam tim terdiri dari auditor terampil, auditor penyelia, auditor ahli pertama,auditor ahli muda sebagai KT dan auditor ahli madya sebagai PT). terima kasih

PusbinJFA :
Merupakan pola umum semua jabatan fungsional yang ditetapkan oleh BKN, yang ditetapkan sesuai dengan kontribusi/kinerja riilnya (dalam hal ini tercermin dari peran yang dilaksanakan).
AK 100% diberikan sesuai dengan peran yang riil dilaksanakan, sedangkan AK 80% bila tugas limpah ke atas lebih dikarenakan auditor tersebut diberikan supervisi yang lebih besar dari atasannya. Seorang auditor yang melaksanakan tugas limpah ke atas, perolehan angka kreditnya lebih tinggi walaupun hanya dengan tarif 80% karena perhitungannya adalah 80% kali tarif peran yang dilaksanakannya.

Audit operasional reguler masuk dalam kelompok Audit Kinerja dengan tarif dasar per jabatan per jam:
- Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis 0,03/jam
- Auditor Muda sebagai Ketua Tim 0,02/jam
- Auditor Pertama sebagai Anggota Tim 0,01/jam
Sabtu, 19 Juli 2008 / 10:46:15
User Efriyandi. A, SP ( yandi_insp@yahoo.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Limapuluh Koto | Payakumbuh | Provinsi Sumatera Barat
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Kepmenpan Nomor 220 Tahun 2008
Saya dengar sudah ada pengganti Kepmenpan Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor yaitu Kepmenpan Nomor 220 Tahun 2008, dimanakah saya bisa mendownload atau mendapatkan Kepmenpan Nomor 220 Tahun 2008 tersebut, karena saya membutuhkannya. Terima Kasih.

PusbinJFA :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dapat Anda unduh dari website BPKP pada link http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=8&idpage=261
Senin, 14 Juli 2008 / 07:09:19
User Sappara AS ( sappara_as@yahoo.com )
Perwakilan BPKP Prov. Sulsel | Makassar | Provinsi Sulawesi Selatan
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Pengembangan Profesi
Sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-4408/PW21/2/2007 tanggal 11 Juli 2007, saya dan Kepala Bidang Pengawasan IPP mengikuti sosialisasi Pedoman Optimalisasi penerimaan Negara (OPN) di Hotel Lembah Bukit Raya, Jl. Raya Cipanas Puncak Bogor mulai tanggal 17 Juli 2007 sampai dengan 19 Juli 2007.
Sebagai bahan penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit BPKP Pusat, telah saya kirimkan foto copy Surat penugasan, foto copy SPPD dan simpulan sosialisasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengawasan IPP BPKP Sulsel.
Kegiatan tersebut tidak dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit BPKP Pusat dengan alasan saya tidak melampirkan Daftar Hadir dan Notulen.
Apakah benar harus melampirkan Daftar Hadir dan Notulen untuk membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar saya laksanakan?

PusbinJFA :
Mengacu pada Surat Kepala BPKP Nomor KEP-817/K/JF/2002 kelengkapan dokumen untuk pengajuan angka kredit kegiatan sosialisasi adalah surat tugas, daftar hadir dan notulen kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Pusbin JFA di telepon (021) 85910031 pesawat 1115.
Sabtu, 12 Juli 2008 / 19:55:34
User Harry ( harpagar@yahoo.com )
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Medan | Provinsi Sumatera Utara
Kategori : - Penilaian dan penetapan angka kredit Topik : Pengangkatan Pertama Dalam JFA
Ketentuan mana yang dipakai oleh BPKP dalam menetapkan angka kredit awal dalam JFA, tolong diperinci dengan jelas.

PusbinJFA :
Angka kredit dihitung berdasarkan besaran angka kredit sebagaimana tertuang dalam KepMENPAN Nomor 19 Tahun 1996. Sedangkan kelengkapan dokumen angka kredit mengacu pada Surat Kepala BPKP Nomor KEP-817/K/JF/2002. Untuk informasi lebih lanjut silahkan Saudara menghubungi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Sambutan Kepala Pusbin JFA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wa Barakatuh...
Kapus