Tanya Jawab

Forum Konsultasi

Ke-JFA-an

Untuk menghindari duplikasi pertanyaan, silahkan gunakan form pencarian dibawah ini.
Pencarian Konsultasi :


Kamis, 16 Maret 2017 / 10:10:34
User Mera ( Mera.mufid@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Agam | Lubuk basung | Provinsi Sumatera Barat
Kategori : - Lain-lain Topik : Naik pangkat dalam kondisi pindah kerja

Ass n slmt pagi pak.. Begini pak saya auditor pelaksana di inspektorat kabupaten agam yang pindah kerja ke wilayah kota padang.. Saat ini sesuai dengan syarat kelulusan pns pindah kota padang untuk jabatan fungsional tertentu harus melampirkan sk pembebasan jafungnya. Nah sk gubernur sumbar telah keluar tmt 1 februari 2017, sementara sk pembebasan saya klr 28 februari 2017. Nah sementara saat ini saya masih stand by di BKPSDM KOTA PADANG. Yang saya tanyakan pak 1. Bagaimana dengan SKP saya pak 2. Bagaiman dengan naik pangkat saya pak.. Saya golongan II/d dr tahun 2013.. Angka kredit saya mncukupi utk naik pangkat yakni 104 lebih.. Tolong d bls sgra y pak..



PusbinJFA :



1.       Seorang PNS yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional tertentu jika dimutasikan untuk melaksanakan tugas di luar jabatannya maka harus dibebaskan sementara. Dari Informasi yang Saudara berikan, kami belum memperoleh informasi apakah Saudara di Kota Padang tetap menjadi Auditor atau ditugaskan di SKPD lain. Jika Saudara  di Kota Padang tetap ditugaskan sebagai Auditor, maka tidak perlu dibebaskan sementara.


2.       Mengenai permasalahan SKP, tergantung pada unit kerja yang baru melanjutkan SKP Saudara sejak 1 Maret 2017, sedangkan SKP 1 Januari s.d. 28 Februari dimintakan penilaiannya kepada unit kerja lama.


Kenaikan pangkat Saudara bergantung pada jabatan apa yang Saudara laksanakan saat ini. Jika Saudara masih melaksanakan jabatan Auditor, maka kenaikan jabatannya  sesuai dengan peraturan JFA yaitu memenuhi sertifikasi dan angka kredit  sesuai untuk kenaikan pangkat ke III/a.

Rabu, 15 Maret 2017 / 12:00:28
User khairul ( khairul.p2@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci-Kabupaten Pelalawan | Provinsi Riau
Kategori : Ke-JFA-an Topik : keikutsertaan dalam pemeriksaan reguler

Kami dari inspektorat kabupaten pelalawan provinsi riau akan melakukan pemeriksaan reguler di setiao OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, di dalam Rentra menyatakan yang melakukan pemeriksaan reguler tersebut adalah JFA dan JFP2UPD akan tetapi di inspektorat kabupaten pelalawan memiliki personil PNS yang terdiri dari bagian sekretariat yang didalamnya terdiri dari calon auditor ( telah memiliki sertifikat auditor dan P2 ) dan yang beluma lulus serta tidak memiliki sertifikat begitu pula para IRBANnya yg masih baru di Inspektorat pasca penerapan PP 18 tahun 2016 yang menjadi pertanyaan saya ialah : 1. bolehkah Irban diikutsertakan dalam melakukan audit kinerja/tertentu ....? apa alasan dan landasannya 2. bolehkah Calon Auditor yang telah lulus maupun belum melakukan audit kinerja/tertentu ....? apa alasan dan landasannya 3. bolehkah PNS dilingkungan sekretariat yang belum berpendidikan ikut melakukan audit kinerja/tertentu....? apa alasan dan landasannya terima kasih



PusbinJFA :



1.       Kewenangan Pemberian penugasan dan pemeranan dalam penugasan  diberikan kepada Pimpinan unit kerja (Inpektur) dengan mempertimbangkan kompetensi (sertifikasi) dan kemampuan dari PNS yang akan ditugaskan.   Irban dapat dilibatkan dalam melaksanakan pengawasan, berdasarkan tugas dan fungsi dalam SOTK-nya


2.       Calon Auditor (CPNS) boleh ditugaskan melakukan  tugas pengawasan sekaligus  magang untuk proses pembelajaran praktek penugasan pengawasan sebelum yang bersangkutan diangkat dalam JFA


3.       Pada dasarnya yang dapat ditugaskan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan pasal 51 PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai Auditor. Persyaratan kompetensi yang dimaksudkan tersebut adalah dipenuhi dengan keikut sertaan diklat dan kelulusan program sertifikasi.


Namun karena kebutuhan auditor  dibandingkan ketersediaan pegawai yang telah diangkat sebagai Auditor belum terpenuhi sehingga Inspektorat menugaskan staf fungsional umum untuk melakukan tugas pengawasan yang dipersiapkan untuk diangkat sebagai Auditor.


Rabu, 15 Maret 2017 / 11:07:50
User yeti cahyati ( yetich70@gmail.com )
Lain-lain | Jakarta | Provinsi DKI Jakarta
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Pembebasan sementara dan pemberhentian

Mohon penjelasan tentang penerapan pasal 32 ayat 2 (a) dan (b) Perka BPKP nomor 709 tahun 2009. Contoh kasus : terdapat PFA yang saat diangkat sebagai Auditor Pertama dengan pangkat III/d, apakah bila telah 5 tahun dalam jabatannya tidak dibebaskan sementara karena angka kreditnya sudah di atas 200? Mohon penjelasan juga tentang penerapan pasal 46 ayat 1 dan 2, contoh konkrit nya seperti apa? Apakah pasal ini adalah untuk auditor terampil? Terima kasih atas jawabannya



PusbinJFA :



1.    Dalam penerapan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-709/K/JF/2009 pasal 32 ayat (2) sebagaimana dalam kasus PFA yang saat diangkat sebagai Auditor Pertama dengan pangkat III/d,  jika dalam jangka waktu 5 tahun  dalam jabatannya tidak dibebaskan sementara karena angka kreditnya sudah di atas 200.


Yang dimaksudkan adalah jika seorang PNS diangkat sebagai Auditor dengan jabatan yang tidak sesuai dengan pangkatnya (mengsle) maka untuk menghitung pembebasan sementaranya dilakukan secara bertahap sesuai dengan pangkat/jabatan yang setara dengan jabatan/pangkat yang pertama kali diberikan saat pengangkatan.


Misalnya seorang PNS pangkat III/d, pada saat diangkat pertama kali dalam JFA diangkat dengan jabatan Auditor Pertama, pangkat III/d dengan angka kredit kumulatif 150,570 (setara dengan pangkat III/b)  dengan rincian pendidikan sekolah 100,  diklat 5,00, angka kredit pengawasan 35,57, angka kredit pengembangan profesi 7,00 dan  angka kredit penunjang 10,00. Jika dalam kondisi normal, Pangkat III/d  dalam JFA jabatannya seharusnya Auditor Muda dan angka kredit kumulatif minimal sebesar 300,00, namun karena penentuan jabatan didasarkan pada sertifikat lulus yang dimiliki dan angka  kredit yang dimiliki, maka pengangkatannya dapat tidak sesuai antara pangkat dengan jabatan. Jika dalam kondisi mengsle tersebut, maka Auditor harus memperoleh


angka kredit kumulatif :


-          dalam waktu 5 tahun pertama sejak diangkat harus mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setara dengan ke III/c (200,00) termasuk komposisi, dan delta pengembangan profesi.


-          dalam 5 tahun kedua, harus mengumpulkan angka kredit setara dengan pangkat yang dimilikinya (III/d) sebesar kumulatif 300,00 termasuk komposisi, dan delta pengembangan profesi.


2.    Untuk penerapan pasal 46 ayat 1 dan 2 penerapannya sebagai berikut:


Bagi Auditor yang pada saat pengangkatan berusia di bawah 40 tahun dan masih berpendidikan SLTA maka diwajibkan untuk meningkatkan pendidikan minimal D III dalam jangka waktu 6 tahun. Jika sampai dengan 6 tahun yang bersangkutan belum dapat lulus pendidikan formal minimal D III maka Auditor tersebut harus diberhentikan dari jabatannya.

Sabtu, 11 Maret 2017 / 13:21:03
User Rida ( ridasyafari@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Subang | Subang | Provinsi Jawa Barat
Kategori : - Teknis penyelenggaraan diklat Topik : Penetapan peserta diklat

Admin yang terhormat...pertanyaan saya adalah apakah penetapan peserta diklat untuk tahun 2017 telah ditetapkan semua ? Maksudnya,peserta diklat khususnya untuk diklat penjenjangan auditor muda sudah ditetapkan di awal meskipun penyelenggaraannya baru diselenggaraka pada bulan bulan yang akan datang.terima kasih sebelumnya atas penjelasannya.



PusbinJFA :


Penetapan peserta diklat tidak dilakukan sekaligus di awal tahun. Namun penetapannya dilakukan secara berangsur mendekati pelaksanaan diklatnya. Untuk melakukan pengecekan terhadap status Saudara pada verifikasi diklat, silahkan Saudara melihat pada registerasi diklat secara online pada website Pusdiklatwas BPKP atau Pusbin JFA .

Sabtu, 11 Maret 2017 / 10:12:10
User Jasri Loy Bethony ( lhoy_bethony@yahoo.com )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jayawijaya | Elelim | Provinsi Irian Jaya
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Pengusulan DUPAK dan SERTIFIKAT

Selamat siang admin JFA..Intermezzo,,saya dari Inspektorat kabupaten Yalimo tetapi pada Instansi saya memilih Bawasda Jayawijaya karna pada kolom Instansi Kabupaten Yalimo tidak terdaftar...thanks Yang ingin saya tanyakan dsni ada bbrp hal mengingat Berkas Persetujuan Teknis Pengangkatan Pertama dalam JFA pertanggal 26 September 2016 yg di kirim oleh KaPusbin telah kami terima bulan Oktober 2016 tetapi sampai hari ini SK persetujuan pengangkatan kami di Kab. Yalimo blm terbit. 1. Apakah kami yg telah disetujui oleh PusbinJFA untuk diangkat dalan JFA dapat mengusulkan DUPAK pertanggal 31 Desember 2016 tetapi kami blm menerima SK pengangkatan dari kabupaten hingga saat ini; 2. Apakah berkas yg kami ajukan untuk pengusulan DUPAK hanya berlaku diatas pertanggal Persetujuan Teknis Pengangkatan Pertama keluar 26 September 2016 atau per tanggal 1 Juli 2016 mengingat berkas yg saya kirim untuk usulan Pengangkatan pertama terkahir pertanggal 30 Juni 2016. 3. atau apakah untuk pengusulan DUPAK saya nanti bisa sy usulkan skalian pertanggal 30 Juni 2017 setelah SK pengangkatan di Kabupaten telah sy terima. 4. terkait masalah sertifikat, apakah sertifikat kelulusan mengikuti Diklat dan Sertifikasi Ujian JFA masih dapat berlaku jika sampai tanggal berlakunya sertifikat telah habis tetapi SK pengangkatan Auditor di Kab. blm kami terima akan tetapi SK Persetujuan Teknis Pengangkatan Pertama dalam JFA dari PusbinJFA telah kami terima. Terima kasih dan mohon penjelasnnya. Salam hormat..



PusbinJFA :



1.        Kewajiban mengumpulkan DUPAK itu diperuntukkan bagi Auditor, sehingga jika sampai dengan saat ini belum diangkat dengan SK Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Daerah), maka Saudara belum diharuskan untuk mengumpulkan DUPAK.


2.        Jika dalam lampiran persetujuan teknis angka kredit dihitung per tanggal 30 Juni, untuk usulan DUPAK yang dapat diajukan adalah kegiatan mulai dari 1 Juli 2016.


3.        Pengusulan angka kredit (DUPAK) dapat Saudara usulkan setelah SK pengangkatan sebagai Auditor diterima. Namun pengusulannya dalam bentuk DUPAK tetap dibuat setiap  semester.


Sertifikat Mengikuti Diklat (STMPL) berlaku 24 bulan sejak diterbitkan sedangkan sertifikat Lulus Diklat JFA tidak ada masa berlakunya. Persetujuan Teknis dari Kepala BPKP berlaku 1 (satu) tahun.


Sambutan Kepala Pusbin JFA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wa Barakatuh...
Kapus