Tanya Jawab

Forum Konsultasi

Ke-JFA-an

Untuk menghindari duplikasi pertanyaan, silahkan gunakan form pencarian dibawah ini.
Pencarian Konsultasi :


Rabu, 19 Maret 2008 / 11:34:23
User James Manalu ( manalu.james@yahoo.com )
Inspektorat Jenderal Departemen Penerangan | jakarta | Provinsi DKI Jakarta
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Klarifikasi
Mengapa Diklat BPKP tidak menerima semua peserta yang diajukan oleh setiap Instansi. Terima kasih

PusbinJFA :
Setiap unit kerja di lingkungan APFP diberikan kesempatan untuk mengusulkan calon peserta diklat sertifikasi JFA dari unit kerjanya. Namun demikian untuk dapat ditetapkan sebagai peserta diklat definitif maka calon peserta tersebut harus diuji kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan.

Persyaratan tersebut mengacu pada persyaratan yang tertuang dalam Bab IX Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.04.00-847/K/1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi APFP.

Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan maka calon peserta tersebut akan dimasukkan dalam daftar nominatif calon peserta diklat. Penetapan calon peserta diklat menjadi peserta diklat definitif dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kelas yang tersedia dan sebaran calon peserta diklat di tiap unit kerja APFP.
Rabu, 19 Maret 2008 / 11:26:31
User anis hidayah ( ann1sha@yahoo.com )
Perwakilan BPKP Prov. Jatim | Surabaya | Provinsi Jawa Timur
Kategori : - Lain-Lain Topik : Standar Kompetensi JFA
Selamat siang.
Dimana ya saya dapat memperoleh peraturan yang mengatur mengenai Standar Kompetensi JFA, seperti Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang diatur oleh Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No 290 th 2004?

Terimakasih.

PusbinJFA :
Pada saat ini BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan BPKP dan instansi pemerintah lainnya kecuali di lingkungan BEPEKA sedang menyusun Standar Kompetensi Auditor serta Pola Rekruitmen Auditor. Sebelum keduanya selesai disusun dan ditetapkan maka acuan yang digunakan adalah butir-butir kegiatan per jenjang jabatan sebagaimana tertuang dalam KepMenPAN No. 19/1996 tentang JFA dan Angka Kreditnya.

Rabu, 19 Maret 2008 / 10:31:01
User natsir ( natsir@yahoo.com )
Badan Pengawas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | makassar | Provinsi Sulawesi Selatan
Kategori : Ke-JFA-an Topik : naik pangkat
Kalau sudah lulus dalnis dan gol sudah IVa, bisakah saya tetap ahli muda dengan harapan persyaratan naik pangkat berikutnya saya bisa penuhi dalan jangka waktu 2 - 3 tahun

PusbinJFA :
Jabatan Fungsional Auditor telah memiliki suatu pola karir dan sistem prestasi kerja yang sudah jelas. Dalam BAB V, Pasal 6 Kepmen PAN Nomor 19/1996 tentang JFA dan Angka Kreditnya, jenjang pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) adalah sebagai Auditor Ahli Madya. Begitu juga untuk jenjang pangkat yang lainnya, telah ditetapkan dalam suatu jenjang jabatan tertentu. Sehingga sesuai ketentuan tersebut Saudara harus menduduki Jabatan Auditor Ahli Madya karena pola karir untuk kenaikan pangkat Saudara berikutnya yaitu Pembina IV/a ke Pembina Tk. I IV/b adalah dalam jenjang jabatan Auditor Ahli Madya.
Selasa, 18 Maret 2008 / 19:40:40
User dodi ( dodicahyadi@yahoo.co.id )
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sumedang | Sumedang | Provinsi Jawa Barat
Kategori : - Organisasi, mutasi dan tata usaha Topik : Mutasi
Apakah seseorang yang sudah sertifikasi JFA Auditor Ahli, sudah mutasi ke Kecamatan bisa mengikuti Diklat Sertifikasi JFA Lanjutan

PusbinJFA :
Pada dasarnya diklat sertifikasi JFA ditujukan bagi auditor dan/atau PNS yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan salah satu persyaratan calon peserta diklat adalah diusulkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi pengawasan (Inspektur Daerah/Kepala Bawasda). Dengan demikian PNS yang tidak bertugas di bidang pengawasan tidak dapat mengikuti diklat sertifikasi JFA. Di samping itu, seorang auditor apabila dimutasikan ke luar unit kerja pengawasan maka yang bersangkutan harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional auditornya.
Senin, 17 Maret 2008 / 10:03:24
User LUTFIAH ( syahla_fie@yahoo.com )
Inspektorat Lembaga Sandi Negara | Jakarta Selatan | Provinsi DKI Jakarta
Kategori : - Penilaian dan penetapan angka kredit Topik : angka kredit
1. Kegiatan pendampingan Tim BPK pada pemeriksaan di Instansi kami masuk dalam butir nilai kegiatan mana? (terkait dengan kekhususan substansi instansi kami)

2. Kegiatan audit pada instansi kami dengan 6 objek pemeriksaan dalam satu tahun anggaran dengan hasil adalah 6 buah Laporan Hasil Audit. Apakah kami dapat membuat laporan secara menyeluruh dari 6 laporan tersebut ? masuk dalam butir penilaian yang mana ?

3. Bagaimanakah perhitungan kegiatan pengawasan yang memiliki kurun waktu satu tahun anggaran? Misal pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan .

4. Kegiatan penyempurnaan pedoman pengawasan, dalam hal ini pedoman tersebut belum disahkan oleh pimpinan agar dapat disahkan sebagai pedoman pengawasan apakah dapat diberikan angka kredit dan masuk dalam butir mana?

5. Kegiatan memaparkan hasil pengawasan oleh auditor setelah melaksanakan audit/kegiatan lainnya kepada Inspektur atau pimpinan yang berkepentingan apakah dapat diberikan angka kredit butir memaparkan hasil pengawasan?

6. Apakah konsultansi secara online seperti ini dapat diberikan angka kredit sebagai kegiatan melaksanakan asistensi dan konsultansi?

7. Kegiatan pelatihan Pemahaman Keppres 80 selama 45 jam yang kami ikuti namun tidak mendapatkan sertifikat, apakah mendapatkan angka kredit yang sama untuk kegiatan dikat selama 30-80 jam yaitu sebesar 1?

8. Kegiatan seminar/lokakarya yang diselenggarakan Forbes maupun Forkom dengan topik kegiatan bukan pada permasalahan APIP apakah termasuk dalam butir penilaian PKS atau butir penilaian mengikuti seminar? Misalnya saja Forbes/Forkom menyelenggarakan kegiatan dengan topik “Akrobat Anggaran” yang tidak hanya dihadiri pihak APIP, namun ada juga pihak militernya dan pihak swasta.


PusbinJFA :
1. Kegiatan pendampingan Tim BPK, sepanjang ada Surat Tugas masuk sebagai unsur pengawasan pada butir kegiatan Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan

2. Setiap laporan sebagai hasil dari kegiatan mengaudit dapat diberikan angka kredit sesuai perannya. Contoh Auditor Ahli Madya untuk 5 hari audit=1,125 yaitu (hari x jam x satuan angka kredit) atau (5x7,5x0,0300). Agar mendapatkan pemahaman yang baik dapat disimak pada KepMENPAN Nomor 19 Tahun 1996

3. Kegiatan pemantauan tindak lanjut yang terus menerus, Pimpinan dapat menentukan besaran hari pelaksanaan pemantauan yang dituangkan dalam Surat Tugas misalnya tiap bulan sebanyak 2 hari

4. Kegiatan penyempurnaan pedoman dapat diberikan angka kredit pada unsur pengawasan kolom butir kegiatan Memutakhirkan Pedoman dan atau Sistem di Bidang Pengawasan

5. Kegiatan memaparkan hasil pengawasan kepada Inspektur atau Pimpinan;
- Sepanjang pemaparan hasil pengawasan masih dalam kaitannya dengan penyelesaian/penyempurnaan laporan hasil audit tidak diberikan angka kredit tersendiri, akan tetapi termasuk dalam satu kesatuan kegiatan audit/pemeriksaan
- Pemaparan yang dilakukan karena topiknya sangat menarik/penting dan dimaksudkan sebagai pencerahan dimasukkan sebagai unsur pengembangan profesi (PKS)

6. Konsultasi secara online dapat diberikan angka kredit sepanjang ada surat tugas, norma hasil dan waktu pelaksanaannya

7. Kegiatan pelatihan Keppres 80 atau kegiatan diklat untuk dapat memperoleh angka kredit perlu dilengkapi sertifikat, bila tidak ada sertifikatnya maka tidak mendapatkan angka kredit

8. Kegiatan seminar/lokakarya yang diselenggarakan oleh Forbes/Forkom dengan judul Akrobat Anggaran, sepanjang ada surat tugas dan sertifikat dapat angka kredit pada unsur Penunjang

Forum Diskusi APIP

Sarana berbagi pengetahuan, aspirasi dan informasi antar auditor di lingkungan APIP
Forum
 

Pengumuman Ujian

Layanan pengumuman online ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
Ujian Online
 
 

Produk

Produk-produk peraturan Pusbin JFA
Forum
 

Galeri

Galeri foto kegiatan-kegiatan Pusbin JFA
Ujian Online
 

Profil

Data Auditor BPKP, APIP Pusat, dan APIP Daerah Per 30 Juni 2014
Profil Auditor