Tanya Jawab

Forum Konsultasi

Ke-JFA-an

Untuk menghindari duplikasi pertanyaan, silahkan gunakan form pencarian dibawah ini.
Pencarian Konsultasi :


Rabu, 03 Juni 2015 / 16:02:00
User Makmur Simorangkir, ST ( m4rf1on@yahoo.co.id )
Pemerintah Kabupaten Melawai | Nanga Pinoh | Provinsi Kalimantan Barat
Kategori : - Kenaikan jabatan dan pangkat PFA Topik : Pangkat dan Golongan

Saya pengangkatan pertama di Bawasada Kab Melawi (sekarang Inspektorat) tahun 2006 dan sudah lulus Auditor Ahli kemudian saya keluar dari Inspektorat dan dilantik menjadi kasubbag di Setda pada Januari 2012 dengan pangkat golongan Penata Muda Tk I (IIIb) Kemudian bulan mei 2013 Inspektur Kabupaten Melawi mengusulkan Pengangkatan PNS ke JFA melalui perlakuan khusus thn 2013 termasuk saya didalamnya yang diusulkan selama pengusulan itu pangkat dan golongan saya sudah naik menjadi Penata (III/c) Surat Persetujuan Pengangkatan ke dalam JFA melalui perlakuan khusus dari BPK RI dijawab tanggal 18 Juni 2013 (no Surat S-320/K/JF/2013 dengan pangkat dan golongan masih Penata Muda Tk I (III/b) menjadi Auditor Pertama saya sekrang sudah kembali ke Inspektorat dan diangkat menjadi auditor sesuai SK Bupati tertanggal 27 Desember 2013 dengan pangkat golongan Penata Muda Tk I (III/b) jadi bagaimana solusinya dengan pangkat golongan III/C saya itu... karena kenaikan pangkat saya terjadi selama proses pengusulan itu dan surat persetujuan dari BPK RI belum dijawab ? apakah saya bisa menggunakan golongan III/c tersebut bagaimana dengan surat persetujuan BPKP RI tersebut? apakah bisa dirubah kembali?



PusbinJFA :











Sesuai dengan pasal 7 ayat (6) dan (7) Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 dijelaskan bahwa untuk menduduki suatu jenjang pangkat masing-masing Auditor, berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki sedangkan penetapan jenjang jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan berdasarkan sertifikat lulus jabatan Auditor yang dimiliki.




Dengan demikian maka persetujuan Teknis dari Kepala BPKP tidak perlu dilakukan revisi, hanya SK pengangkatan saja yg dilakukan revisi tentang pangkatnya yang semula III/b menjadi III/c  sedangkan jabatannya tetap sebagai auditor pertama karena pemberian  jabatan sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki. Selanjutnya apabila telah diperoleh angka kredit sejumlah 175, segera diusulkan untuk mengikuti diklat penjenjangan Auditor Muda. Setelah lulus diklat tersebut dan memperoleh angka kreit yang cukup untuk kenaikan pangkat setingkat  lebih tinggi maka bisa dinaikkan jabatan menjadi auditor muda.


 

Jum'at, 29 Mei 2015 / 17:10:14
User Agus ( Agus.indrianto1@gmail.com )
Pemerintah Kabupaten Kepahiang | | Provinsi Bengkulu
Kategori : Ke-JFA-an Topik : Pembebasan sementara karena tugas belajar.

Untuk Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor dikerenakan Tugas belajar lebih dari 6 Bulan, TMT Pembebasan sementara apakah sama dengan TMT Pemberian tugas belajar atau TMT Pembebasannya 6 Bulan Kemudian, mengingat PerkaBKN Nomor 39 Tahun 2007 bahwa PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas belajar dihentikan tunjangan Fungsional pada bulan ke 7 sejak melaksanakan Tugas Belajar. Contoh Kasus : PNS A menduduki Jabatan Fungsional Auditor melaksanakan tugas belajar TMT 22 Nopember 2014 berdasarkan SK tugas belajar. TMT untuk pembebasan sementara dari JFA apakah sama dengan TMT tugas belajar ataukah TMT pembebasannya pada bulan ketujuh "01 Juni 2014"? Atas Bantuannya diucapkan terimakasih.



PusbinJFA :


Pembebasan sementara dari  jabatan untuk Auditor yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan adalah setelah menjalani tugas belajar pada bulan ketujuh  supaya pembayaran tunjangan jabatan ada dasar pembayarannya.

Jum'at, 29 Mei 2015 / 08:36:42
User hanirin ( hanirininspektorat@gmail.com )
Badan Pengawas Daerah Kota Samarinda | samarinda | Provinsi Kalimantan Timur
Kategori : - Penilaian dan penetapan angka kredit Topik : perhitungan angka kredit

Assalamualaikum Wr.Wb mohon bantuannya apakah penginputan SIM - HP ada hitungan angka kreditnya klw ada waktu penginputan paling lama berapa hari? trims



PusbinJFA :


Penginputan SIM-HP dapat diberikan angka kredit sepanjang diberikan surat tugas. Kegiatan tersebut dinilai sebagai kegiatan pengawasan.Mengenai jangka waktu /lamanya penugasan diserahkan pada  pimpinan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kuantitas pekerjaan.

Selasa, 26 Mei 2015 / 16:12:13
User tanti ( tanti@batan.go.id )
Inspektorat Badan Tenaga Nuklir Nasional | jakarta | Provinsi DKI Jakarta
Kategori : - Penilaian dan penetapan angka kredit Topik : penilaian angka kredit

Mohon dibantu: 1. Apakah rapat dapat di nilaikan? menurut jawaban pusbin tidak dapat dinilaikan. Tapi hal ini menunjukkan bahwa pegawai lebih baik tidak mengikuti rapat-rapat karena tidak dapat dinilaikan? tentu hal demikian nantinya akan menurunkan kinerja, dikarenakan pegawai akan lebih memilih kegiatan lain yang mampu dinilaikan daripada rapat, karena rapat tidak dapat dinilaikan. Padahal rapat tersebut adalah rapat penting dan mampu mendukung organisasi. Mohon penjelasannya 2. Apabila mengikuti diklat semisal di diklat fungsional dipusdiklatwas yang memiliki 2 sertifikat, yaitu kelulusan dan telah mengikuti. Apakah dapat dinilaikan dua yaitu masuk sebagai pengembangan profesi dan diklat? Terimakasih



PusbinJFA :











1. Kegiatan rapat yang merupakan tugas manajerial memang tidak dapat dinilai angka kreditnya, namun  apabila rapat tersebut terkait dengan kegiatan pengawasan maka dapat dinilai angka kreditnya sbg pengawasan sepanjang diberikan surat penugasan dan dilengkapi dengan dokumen hasil kegiatan berupa notulen atau laporan kegiatan rapat.





   2.  Kegiatan diklat yang dinilai angka kreditnya adalah keikutsertaan diklatnya. Diklat yang  dinilai sebagai pengembangan profesi adalah diklat sertifikasi penjenjangan auditor dan diklat teknis substantive pengawasan, sedangkan diklat teknis penunjang pengawasan dinilai sebagai kegiatan penunjang.

Selasa, 26 Mei 2015 / 09:55:48
User Muhammad Hasri ( andi196499@yahoo.com )
Badan Pengawas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | Makassar | Provinsi Sulawesi Selatan
Kategori : - Penyusunan dan pengujian karya tulis ilmiah Topik : Penilaian Karya Tulis Ilmiah

Kami telah naik pangkat menjadi Pembina TK. I/IVb, jabatan Ahli Madya, sehingga menurut aturan yang berlaku seluruh DUPAK harus dinilai oleh Tim Penilai Pusat. Pertanyaan : Bisakah dibijaksanai bahwa, seluruh proses penilaian unsur pengembangan profesi, khususnya karya tulis ilmiah untuk pengajuan DUPAK (Pangkat Pembina Tk. I/IVb) tetap dapat dinilai oleh Tim Penilai di daerah masing-masing? Mohon dengan hormat dijelaskan, terima kasih atas perhatian.



PusbinJFA :











Tidak bisa, mengingat DUPAK Auditor madya golongan IV b ke atas dinilai oleh Tim Penilai Pusat, maka semua unsur pengembangan profesi termasuk kegiatan karya tulis ilmiah (KTI) harus dinilai oleh Tim Penilai Pusat.


Namun dalam  kegiatan pembuatan KTI sebelum dinilai angka kreditnya oleh tim penilai pusat harus diuji terlebih dahulu oleh tim penguji karya tulis ilmiah yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setempat untuk disahkan oleh pimpinan unit kerja Auditor tersebut berasal.




Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di bidang Pengawasan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-911/K/JF/2005


Forum Diskusi APIP

Sarana berbagi pengetahuan, aspirasi dan informasi antar auditor di lingkungan APIP
Forum
 

Pengumuman Ujian

Layanan pengumuman online ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
Ujian Online
 
 

Produk

Produk-produk peraturan Pusbin JFA
Forum
 

Galeri

Galeri foto kegiatan-kegiatan Pusbin JFA
Ujian Online
 

Profil

Data Auditor BPKP, APIP Pusat, dan APIP Daerah Per 30 Juni 2014
Profil Auditor