Kepala Pusbin yth, bersama surat ini kami ingin berkonsultasi mengenai kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Mesuji dari pangkat/golongan IIIa ke pangkat /golongan III.b Kondisi : 1. TMT pangkat /golongan IIIa 01 Maret 2015 2. Diangjat dalam jabatan auditor pertama 05 oktober 2017 3. Saat ini sudah mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah S2 Berdasarkan kondisi tersebut diatas, apakah kenaikan pangkat penyesuaian ijazah auditor pertama tsb harus memenuhi komposisi angka kredit kumulatif diantaranya angka kredit kegiatan pengawasan 37 dan angka kredit pengembangan profesi 3, atau kenaikan pangkat auditor pertama tsb tidak harus memenuhi komposisi angka kredit tsb sebagaimana lampiram XIII yang tersebut dalam pasal 13(3) Per-1310/K/Jf/2008 nomor 24 tahun 2008 yang berbunyi: auditor ahli yang memperoleh peningkatan pendidikan S2/S3 pembinaan karirnya menggunakan jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut pada: a. Lampiran XIII peraturan bersama ini bagi auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan /ijazah Strata Dua (S2) Demikian untuk maklum, atas jawaban dan binaan dari Bapak diucapkan terima kasih

Kepada Sdri. Anju Putrifani

1.Kalau S2 sudah diakui secara kedinasan, melalui ujian penyesuaian ijasah, maka angka kredit pendidikannya di + 50 sehingga total pendidikan menjadi 150.

Bapak/Ibu Pusbin BPKP, Saya sekitar Oktober 2016 ikut Diklat pembentukan Auditor Pertama dan LULUS, sertifikat kelulusan saya terima bulan Maret 2017. Dan saya sampai dengan penulisan ini, BELUM MENDAFTAR sebagai Pegawai Fungsional Auditor. Saya PER 1 APRIL 2017 sudah 3C. Pertanyaannya : 1. Karena saya sudah 3C, apakah bisa ikut INPASSING untuk Jenjang Auditor MUDA? 2. Kalau memang bisa Inpassing ke ke Auditor Muda persyaratannya apa? Setahu saya, jenjang untuk auditor Pertama adalah gol 3A -3B, dan auditor Muda adalah gol 3C-3D. Mohon bantuan penjelasan dan atas penjelasannya saya ucapkan banyak terimakasih.

Bisa sepanjang Saudara memenuhi persyaratan  sebagai peserta inpassing sesuai dengan yang dipesyaratkan dalam PerMenPAN Nomor:26 Tahun 2016. Untuk pelaksanaan inpassing ini telah terbit Peraturan Kepala BPKP nomor 6 Tahun 2017 dan SE Kapusbin JFA Nomor 687/JF/1/2017 tentang Juklak Pelaksanaan Pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/Inpassing. PNS yang boleh mengikuti Inpassing sesuai dengan Peraturan di atas adalah:

1. Pejabat pelaksana yang telah menjalankan tugas pengawasan di lingkungan APIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat pengusulan yang bersangkutan berada di unit APIP;

2. Pejabat pelaksana yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFA dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

3. Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan APIP atau yang pernah menduduki jabatan sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun.

Auditor yang dibebaskan sementara dari JFA, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Persyaratan untuk mengikuti Inpassing  sebagai berikut:

1)      Persyaratan pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan Auditor Terampil adalah sebagai berikut:

a.         berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

b.         pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

c.         memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;

d.        mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor terampil sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor terampil sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki;

e.         nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

f.          usia paling tinggi pada saat pengangkatan:

a)        55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana.

b)        56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas.

g.         tidak pernah diberhentikan dari JFA.

2)      Persyaratan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan Auditor Ahli adalah sebagai berikut:

a.         berijazah paling rendah strata satu atau Diploma IV atau sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

b.         pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

c.         memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;

d.        mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor ahli sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor ahli sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki;

e.         nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

f.          usia paling tinggi pada saat pengangkatan:

1)        55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki jabatan auditor pertama atau auditor muda atau auditor madya.

2)        56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat pengawas yang akan menduduki jabatan auditor pertama atau auditor muda atau auditor madya.

3)        56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki jabatan sampai dengan auditor muda.

4)        57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki  jabatan auditor madya.

5)        59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi yang akan menduduki jabatan auditor madya atau auditor utama.

Ass n slmt pagi pak.. Begini pak saya auditor pelaksana di inspektorat kabupaten agam yang pindah kerja ke wilayah kota padang.. Saat ini sesuai dengan syarat kelulusan pns pindah kota padang untuk jabatan fungsional tertentu harus melampirkan sk pembebasan jafungnya. Nah sk gubernur sumbar telah keluar tmt 1 februari 2017, sementara sk pembebasan saya klr 28 februari 2017. Nah sementara saat ini saya masih stand by di BKPSDM KOTA PADANG. Yang saya tanyakan pak 1. Bagaimana dengan SKP saya pak 2. Bagaiman dengan naik pangkat saya pak.. Saya golongan II/d dr tahun 2013.. Angka kredit saya mncukupi utk naik pangkat yakni 104 lebih.. Tolong d bls sgra y pak..

1.       Seorang PNS yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional tertentu jika dimutasikan untuk melaksanakan tugas di luar jabatannya maka harus dibebaskan sementara. Dari Informasi yang Saudara berikan, kami belum memperoleh informasi apakah Saudara di Kota Padang tetap menjadi Auditor atau ditugaskan di SKPD lain. Jika Saudara  di Kota Padang tetap ditugaskan sebagai Auditor, maka tidak perlu dibebaskan sementara.

2.       Mengenai permasalahan SKP, tergantung pada unit kerja yang baru melanjutkan SKP Saudara sejak 1 Maret 2017, sedangkan SKP 1 Januari s.d. 28 Februari dimintakan penilaiannya kepada unit kerja lama.

Kami dari inspektorat kabupaten pelalawan provinsi riau akan melakukan pemeriksaan reguler di setiao OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, di dalam Rentra menyatakan yang melakukan pemeriksaan reguler tersebut adalah JFA dan JFP2UPD akan tetapi di inspektorat kabupaten pelalawan memiliki personil PNS yang terdiri dari bagian sekretariat yang didalamnya terdiri dari calon auditor ( telah memiliki sertifikat auditor dan P2 ) dan yang beluma lulus serta tidak memiliki sertifikat begitu pula para IRBANnya yg masih baru di Inspektorat pasca penerapan PP 18 tahun 2016 yang menjadi pertanyaan saya ialah : 1. bolehkah Irban diikutsertakan dalam melakukan audit kinerja/tertentu ....? apa alasan dan landasannya 2. bolehkah Calon Auditor yang telah lulus maupun belum melakukan audit kinerja/tertentu ....? apa alasan dan landasannya 3. bolehkah PNS dilingkungan sekretariat yang belum berpendidikan ikut melakukan audit kinerja/tertentu....? apa alasan dan landasannya terima kasih

1.       Kewenangan Pemberian penugasan dan pemeranan dalam penugasan  diberikan kepada Pimpinan unit kerja (Inpektur) dengan mempertimbangkan kompetensi (sertifikasi) dan kemampuan dari PNS yang akan ditugaskan.   Irban dapat dilibatkan dalam melaksanakan pengawasan, berdasarkan tugas dan fungsi dalam SOTK-nya

2.       Calon Auditor (CPNS) boleh ditugaskan melakukan  tugas pengawasan sekaligus  magang untuk proses pembelajaran praktek penugasan pengawasan sebelum yang bersangkutan diangkat dalam JFA

3.       Pada dasarnya yang dapat ditugaskan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan pasal 51 PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai Auditor. Persyaratan kompetensi yang dimaksudkan tersebut adalah dipenuhi dengan keikut sertaan diklat dan kelulusan program sertifikasi.

Namun karena kebutuhan auditor  dibandingkan ketersediaan pegawai yang telah diangkat sebagai Auditor belum terpenuhi sehingga Inspektorat menugaskan staf fungsional umum untuk melakukan tugas pengawasan yang dipersiapkan untuk diangkat sebagai Auditor.

Mohon penjelasan tentang penerapan pasal 32 ayat 2 (a) dan (b) Perka BPKP nomor 709 tahun 2009. Contoh kasus : terdapat PFA yang saat diangkat sebagai Auditor Pertama dengan pangkat III/d, apakah bila telah 5 tahun dalam jabatannya tidak dibebaskan sementara karena angka kreditnya sudah di atas 200? Mohon penjelasan juga tentang penerapan pasal 46 ayat 1 dan 2, contoh konkrit nya seperti apa? Apakah pasal ini adalah untuk auditor terampil? Terima kasih atas jawabannya

1.    Dalam penerapan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-709/K/JF/2009 pasal 32 ayat (2) sebagaimana dalam kasus PFA yang saat diangkat sebagai Auditor Pertama dengan pangkat III/d,  jika dalam jangka waktu 5 tahun  dalam jabatannya tidak dibebaskan sementara karena angka kreditnya sudah di atas 200.

Yang dimaksudkan adalah jika seorang PNS diangkat sebagai Auditor dengan jabatan yang tidak sesuai dengan pangkatnya (mengsle) maka untuk menghitung pembebasan sementaranya dilakukan secara bertahap sesuai dengan pangkat/jabatan yang setara dengan jabatan/pangkat yang pertama kali diberikan saat pengangkatan.

Misalnya seorang PNS pangkat III/d, pada saat diangkat pertama kali dalam JFA diangkat dengan jabatan Auditor Pertama, pangkat III/d dengan angka kredit kumulatif 150,570 (setara dengan pangkat III/b)  dengan rincian pendidikan sekolah 100,  diklat 5,00, angka kredit pengawasan 35,57, angka kredit pengembangan profesi 7,00 dan  angka kredit penunjang 10,00. Jika dalam kondisi normal, Pangkat III/d  dalam JFA jabatannya seharusnya Auditor Muda dan angka kredit kumulatif minimal sebesar 300,00, namun karena penentuan jabatan didasarkan pada sertifikat lulus yang dimiliki dan angka  kredit yang dimiliki, maka pengangkatannya dapat tidak sesuai antara pangkat dengan jabatan. Jika dalam kondisi mengsle tersebut, maka Auditor harus memperoleh

angka kredit kumulatif :

-          dalam waktu 5 tahun pertama sejak diangkat harus mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setara dengan ke III/c (200,00) termasuk komposisi, dan delta pengembangan profesi.

-          dalam 5 tahun kedua, harus mengumpulkan angka kredit setara dengan pangkat yang dimilikinya (III/d) sebesar kumulatif 300,00 termasuk komposisi, dan delta pengembangan profesi.

2.    Untuk penerapan pasal 46 ayat 1 dan 2 penerapannya sebagai berikut: